Timika, Torangbisa.com — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengatakan bahwa upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Mimika harus dilakukan secara terpadu melalui konvergensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri dan membuka kegiatan evaluasi konvergensi stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Kamis (20/11/2025).
Menurut Wabup, konvergensi merupakan integrasi program antara berbagai OPD dan stakeholder agar memiliki persepsi yang sama dalam menangani persoalan stunting. Ia menekankan bahwa meski beberapa wilayah telah mendapat intervensi, masih ada daerah yang belum tertangani secara optimal.
“Data sudah disampaikan, tapi memang tidak semua sudah kita tangani. Daerah-daerah yang belum mendapatkan intervensi ini yang sekarang jadi perhatian, seperti Kwamki Narama,” kata Emanuel Kemong.
Wabup merujuk informasi yang ia terima bahwa lebih dari 100 anak di Kwamki Narama mengalami masalah gizi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat dan terstruktur.
“Saya berharap ada kerja sama lintas sektor, semua OPD harus bergerak cepat menangani kondisi di Kwamki Narama. Apakah itu stunting atau gizi buruk, intinya ada masalah kesehatan anak yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Ia pun menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, serta Kepala Distrik Kwamki Narama sebagai penanggung jawab utama (PIC) untuk segera turun menangani persoalan tersebut.
Emanuel Kemong menjelaskan bahwa kegiatan hari ini difokuskan pada evaluasi dan integrasi program antar-OPD, sekaligus mengingatkan bahwa masih ada sejumlah wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa namun belum mendapatkan penanganan secara menyeluruh.
Pemerintah, katanya, menargetkan bahwa pada tahun 2026 seluruh kasus stunting dapat ditangani lebih baik melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, Wabup juga menambahkan bahwa penguatan posyandu sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan dasar, terutama bagi ibu dan anak.
“Posyandu adalah bagian terpenting yang harus kita perkuat. Dengan kerja sama antar-OPD, kita optimalkan layanan sampai ke tingkat kampung dan keluarga,” ungkapnya.
