Timika, Torangbisa.com – Manager Unit Perlindungan dan Partisipasi Anak, Satrio Rahargo, menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem pelaporan di tingkat desa guna memastikan data stunting lebih akurat dan menyeluruh.
Hal tersebut disampaikannya di Hotel Horison Diana, Kamis (19/02/2026), menanggapi pertanyaan terkait masih adanya kasus stunting yang belum terdata secara maksimal.
Menurut Satrio, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan adanya proses pemberdayaan di tingkat masyarakat, tidak hanya mengandalkan pendekatan formal dari pemerintah.
“Kita tidak hanya memperkuat dari sisi formal atau pemerintah saja, tetapi juga dari sisi informal, yaitu masyarakat. Penguatan di tingkat masyarakat penting agar mereka memahami situasi yang ada dan dapat membantu menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa validitas data sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus memiliki alur pelaporan yang jelas sehingga data dapat diteruskan secara sistematis ke tingkat kabupaten.
“Desa perlu punya kesadaran dan mekanisme pelaporan yang jelas. Itu yang terus kami dorong, supaya data yang masuk ke kabupaten benar-benar akurat,” tambahnya.
Satrio juga menekankan bahwa dalam konteks kemitraan, pihaknya melalui Wahana Visi Indonesia selalu mendorong adanya komitmen bersama terkait perlindungan anak dan orang dewasa dalam setiap program yang dijalankan.
“Setiap kali bermitra, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, kami selalu memastikan ada komitmen perlindungan anak. Itu menjadi bagian awal yang kami dorong sebelum program berjalan,” jelasnya.
Ia menilai bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor perlindungan anak. Anak yang mengalami kekerasan atau tidak mendapatkan akses layanan kesehatan dan dukungan sosial berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang, termasuk stunting.
“Kalau kita bicara stunting, bukan hanya soal gizi. Ada faktor kekerasan, akses kesehatan, dan dukungan sosial yang memengaruhi kondisi anak,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian target atau serapan anggaran, tetapi juga dari proses pelaksanaannya.
“Program bisa saja tercapai secara angka, tetapi jika dalam prosesnya ada unsur kekerasan atau pelanggaran terhadap anak, maka hasilnya tidak akan optimal. Bahkan bisa berdampak negatif terhadap penerimaan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap seluruh mitra dan pelaksana program benar-benar memperhatikan aspek perlindungan anak dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga tujuan yang telah disepakati dapat tercapai dengan baik tanpa menimbulkan risiko baru bagi anak-anak.
“Harapannya, target program tercapai dan prosesnya juga berjalan dengan baik, tanpa ada kekerasan atau pelanggaran yang justru merugikan anak-anak,” pungkasnya.
