Timika, Torangbisa.com – Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPR Kabupaten Mimika dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 digelar di ruang sidang utama Kantor DPRK Mimika, Rabu (26/11/2025).
Sidang dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau didampingi unsur pimpinan DPRK Mimika.
Dalam pembahasan RAPBD 2026, sejumlah fraksi menyoroti penurunan anggaran daerah yang kini diproyeksikan sebesar Rp 5,6 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Meriunus Tandiseno, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas beberapa program prioritas yang telah terealisasi, termasuk perluasan Jalan Petrosea–Hasanuddin dan akses transportasi Mioko–Pasar Baru.
Namun Golkar juga memberikan catatan tegas terkait kontraksi anggaran mulai 2025 hingga 2026.
“Penurunan APBD dalam dua tahun berturut-turut menunjukkan adanya ketergantungan besar pada dana transfer pusat,” tegas Meriunus.
Golkar menilai penurunan anggaran berpotensi berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Momentun ini harus menjadi penguatan kreativitas pemerintah dalam menggali pendapatan dan menjaga komunikasi antara legislatif dan eksekutif,” tambahnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKB Benyamin Sarira mengatakan transparansi menyikapi perubahan postur anggaran yang dinilai cukup drastis.
“Pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab moral dalam menjelaskan kepada publik perubahan besar APBD agar tidak menimbulkan opini dan kontroversi,” ujarnya.
PKB mempertanyakan dasar proyeksi kenaikan PAD hingga Rp 595 miliar, dan meminta pemerintah menghadirkan data realistis berbasis tren penerimaan 3–5 tahun terakhir.
PKB juga mengatakan bahwa memastikan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
Di kesempatan yang sama, Adrian Andhika Thie dalam membacakan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan mengajak seluruh peserta sidang untuk mensyukuri terlaksananya rapat paripurna.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan konsisten mengawal RAPBD agar benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“APBD bukan hanya dokumen keuangan, tetapi instrumen kesejahteraan rakyat Mimika dan harus dijalankan dengan keberpihakan yang jelas,” ungkapnya.
