Scroll untuk baca artikel
Mimika

PUPR Mimika Siapkan Rp6 Miliar Bangun MCK Layak bagi OAP di Pinggiran Kota

×

PUPR Mimika Siapkan Rp6 Miliar Bangun MCK Layak bagi OAP di Pinggiran Kota

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi (foto: Istimewa). 

Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pembangunan sanitasi layak berupa mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang berada di wilayah pinggiran kota.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, mengatakan program tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan ditujukan bagi warga OAP yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Hal tersebut disampaikan Yoga saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (5/10/2026).

“Untuk masyarakat, dalam hal ini MCK, bersumber dari Otsus. Kegiatan ini diperlukan kepada warga OAP yang di pinggiran kota untuk dibuatkan sanitasi yang layak, dalam hal ini MCK yang layak,” ujar Yoga.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan konsultan perencana untuk menghitung jumlah MCK yang dapat dibangun dengan anggaran dan waktu pelaksanaan yang tersedia.

“Dana pekerjaan itu sekitar Rp6 miliar yang diperkenalkan kepada kami. Tetapi jumlahnya masih kami bekerja sama dengan konsultan untuk menghitung itu dulu,” jelasnya.

Menurut Yoga, terdapat perubahan pola pembangunan MCK dibandingkan program sebelumnya. Jika sebelumnya pembangunan dilakukan secara komunal atau digunakan bersama dalam satu titik, kini konsep tersebut diubah menjadi pembangunan MCK secara individual.

Perubahan tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap program pembangunan sanitasi sebelumnya, termasuk dalam rangka mendukung program penghentian praktik buang air besar sembarangan.

“Sekarang pembangunan MCK atau sanitasi layak itu harus by name, by address,” katanya.

Dengan konsep tersebut, setiap kepala keluarga atau satu rumah yang menjadi penerima program akan mendapatkan satu fasilitas MCK. Pemerintah berharap pola ini membuat fasilitas lebih maksimal digunakan sekaligus lebih mudah dipelihara oleh penerima manfaat.

“By name, by address, berarti satu kepala keluarga atau satu rumah, satu MCK. Karena di situlah mereka akan menggunakan, mereka juga akan merawatnya,” ujar Yoga.

Ia menilai pembangunan MCK secara individual lebih efektif dibandingkan sistem komunal. Sebab, fasilitas yang digunakan bersama berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal pemanfaatan maupun pemeliharaan.

“Kalau dalam bentuk komunal nanti agak susah, saling berharap. Tetapi karena ini dibuat satu rumah, satu MCK, kita harapkan ini bisa lebih maksimal dalam penggunaan dan juga pemeliharaan ke depan,” jelasnya.

Terkait data penerima manfaat, Yoga mengatakan Dinas PUPR tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Data akan dihimpun dari distrik dan kampung, kemudian dibandingkan dengan data dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, Dinas Kesehatan memiliki data kondisi sanitasi masyarakat melalui puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Mimika.

“Data-data ini kami dapatkan dari distrik, kampung, kemudian kami cross-check dengan Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan lebih tahu kondisi-kondisi warga yang tidak memiliki sanitasi yang layak,” katanya.

Ia menambahkan, petugas di tingkat puskesmas juga memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai warga yang belum memiliki sanitasi layak.

Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan usulan yang disampaikan oleh distrik sebelum pemerintah menetapkan penerima manfaat pembangunan MCK.

“Dari Dinas Kesehatan kan lewat puskesmas. Dari puskesmas itu ada petugas yang memberikan data. Nanti kita cek juga yang diusulkan oleh distrik,” pungkasnya.