Mimika

Perdana di Papua Tengah, Mal Pelayanan Publik Mimika Resmi Diresmikan oleh Menteri PANRB

×

Perdana di Papua Tengah, Mal Pelayanan Publik Mimika Resmi Diresmikan oleh Menteri PANRB

Sebarkan artikel ini
Bupati Mimika, Johannes Rettob bersama forkopimda saat menghadiri peresmian MPP oleh Menteri PAN RB secara daring (foto: Nando/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Kabupaten Mimika mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Papua Tengah yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika.

Peresmian MPP Mimika dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dari Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Acara peresmian turut dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama forkopimda, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Plt. Kepala DPMPTSP Mimika, Marselino Mameyau.

Dalam acara tersebut, MPP Mimika diresmikan bersamaan dengan 10 MPP lainnya dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia, menjadikan total jumlah MPP saat ini mencapai 296 unit atau setara dengan 58 persen dari seluruh daerah di Indonesia.

Otok Kuswandaru, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, dalam laporannya mengatakan bahwa pelayanan birokrasi saat ini harus berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur, sehingga diperlukan birokrasi yang inovatif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Reformasi pelayanan publik tidak bisa lagi ditunda. MPP bukan sekadar ruang fisik, melainkan ekosistem pelayanan yang dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” jelas Otok.

Sementara itu, Menteri Rini Widyantini menyampaikan bahwa hadirnya MPP di berbagai daerah merupakan langkah tepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

MPP Mimika diharapkan menjadi pusat pelayanan yang terpadu, cepat, dan ramah, menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu tempat untuk mempermudah masyarakat Mimika dalam mengakses kebutuhan administrasi.

“Birokrasi yang baik itu tidak cukup hanya bagus didengar, tetapi harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Menteri Rini.