Jakarta, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
KPK akan menelaah ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi serta potensi benturan kepentingan dalam pengadaan tersebut. Termasuk, apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah kewenangan lembaga antirasuah atau tidak.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Hal itu disampaikan Budi saat ditanya mengenai temuan ICW yang menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Sorotan muncul lantaran Raffi saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Budi menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Menurutnya, setiap institusi harus memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujarnya.
Budi juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi. Hal itu, kata dia, juga tercermin dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK.
“Sehingga memang KPK terus mendorong instansi-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini harus betul-betul hati-hati. Sejak perencanaan, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya,” tutur Budi.
Terkait dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, Budi mengatakan unsur-unsur pasal tersebut harus ditelaah terlebih dahulu.
Dia meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad.
“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja. Untuk itu, langkah pertama yang penting dilakukan agar institusi terkait kemudian melakukan evaluasi atas proses PBJ yang dilakukan tersebut,” jelasnya.
Saat ditanya apakah KPK akan langsung mendatangi kementerian terkait atau memanggil Raffi Ahmad untuk meminta keterangan, Budi belum memastikannya.
“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” katanya.
Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut diperoleh ICW dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dua kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rinciannya, Kemendikbudristek tercatat melakukan lima paket pengadaan pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara KKP mengadakan tiga paket pada 2025-2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.
ICW turut menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu sehingga dapat membatasi persaingan usaha. Selain itu, status Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden dinilai memunculkan persoalan potensi benturan kepentingan.
ICW pun menyoroti urgensi penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, transparansi proses pengadaan, serta kewajaran nilai kontrak yang mencapai belasan miliar rupiah.
Sementara itu, pihak RANS sebelumnya menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc dan katalog elektronik.
Manajemen juga menyebut seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan komersial telah dipenuhi dalam proses pengadaan tersebut.
