Timika, Torangbisa.com – Ketua terpilih DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika, Rafael Taorekeyau, mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah secara objektif dan berdasarkan data yang akurat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi berkembangnya berbagai asumsi mengenai anggaran perjalanan dinas Bupati Kabupaten Mimika.
Rafael menegaskan, kritik terhadap pimpinan daerah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan menjadi hak setiap warga negara. Rafael sendiri telah ditetapkan sebagai Ketua DPD II KNPI Mimika periode 2026–2029 melalui Musda KNPI pada awal Juli 2026.
Menurutnya, kritik yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta dan data yang valid agar tidak menimbulkan opini yang menyesatkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Sebagai warga negara yang baik, mengkritik pimpinan daerah adalah hal yang wajar dan sering terjadi hampir di seluruh Indonesia. Namun, kritik harus berdasarkan data yang akurat dan valid agar tidak tergolong sebagai pengiringan opini demi kepentingan tertentu,” ujar Rafael.
Ia menjelaskan, pelaksanaan perjalanan dinas kepala daerah memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan dan tugas kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk pelaksanaan tugas kedinasan ke luar daerah.
Selain itu, pengelolaan anggaran perjalanan dinas juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di tingkat daerah, pelaksanaannya diatur lebih rinci melalui Peraturan Bupati yang memuat standar harga, komponen biaya, serta prosedur perjalanan dinas.
Rafael berharap masyarakat dapat mengedepankan sikap intelektual dalam menyampaikan kritik sehingga informasi yang dipublikasikan melalui media dapat menjadi konsumsi publik yang sehat dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Mari bersama-sama membangun Mimika menjadi lebih baik ke depan. Menjadi intelektual harus berkualitas sehingga setiap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tutupnya.
