Timika, (Torangbisa.com) — Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak Papua) secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika untuk segera mengusut tuntas dugaan kongkalikong dalam penentuan pemenang tender proyek-proyek strategis di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
Sekjen Kampak Papua, Johan Rumkorem, dalam pernyataannya menyoroti adanya indikasi kuat praktik kolusi, nepotisme, dan manipulasi proses lelang yang diduga melibatkan oknum pejabat Dinas Perhubungan serta pihak penyedia jasa tertentu.
“Kami mencium adanya permainan kotor dalam proses tender yang sengaja diarahkan untuk memenangkan kontraktor tertentu, bahkan sebelum proses lelang dibuka,” ujar Johan melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi torangbisa.com, Selasa, (17/6/2025).
Kampak Papua menilai bahwa praktik curang ini bukan hanya melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, tapi juga merugikan masyarakat luas dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami mendesak Kejari Mimika untuk tidak tinggal diam. Ini bukan hanya soal proyek, ini soal mental dan moral pejabat yang seharusnya melayani, bukan memperkaya diri melalui permainan proyek. Bila perlu, panggil dan periksa semua pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Mimika,” lanjutnya.
Kampak Papua juga meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP turut melakukan audit independen atas semua proses pengadaan di Dinas Perhubungan Mimika tahun anggaran berjalan.
“Jika Kejari Mimika tidak segera bertindak, Kampak Papua mengancam akan menggalang aksi besar-besaran di depan kantor Kejari sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik korupsi yang kian masif di daerah, ” kecamnya.
