Timika, Torangbisa.com – Sejumlah kepala daerah memaparkan berbagai strategi dan kebijakan dalam merawat toleransi serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di wilayah masing-masing.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, dialog lintas agama, pelibatan generasi muda, hingga penyediaan ruang publik yang inklusif.
Hal itu disampaikan dalam Sesi VI Paralel Tematik Panel D bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” pada Konferensi Kota Toleran 2026 yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Bupati Sambas H. Satono, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, serta Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono. Sementara moderator adalah Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie.
Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menangani persoalan intoleransi. Menurutnya, pengalaman Kota Bogor menghadapi berbagai persoalan, mulai dari isu Syiah, GKI Yasmin hingga Ahmadiyah, menjadi pembelajaran penting bahwa konflik harus ditangani melalui langkah yang tepat dan berkelanjutan.
Ia mengakui, tantangan toleransi semakin kompleks seiring perubahan pola komunikasi masyarakat melalui media sosial. Persoalan kecil yang terjadi di lapangan dapat berkembang luas ketika disebarkan dan diperbesar melalui ruang digital.
“Peran pemerintah ternyata lebih sentral apabila mengambil langkah-langkah yang tepat,” ujarnya.
Dedie menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor mengedepankan dialog untuk mencari solusi jangka pendek, sementara penyelesaian jangka menengah dan panjang diperkuat melalui kebijakan daerah.
Salah satu pembelajaran penting, lanjutnya, berasal dari persoalan GKI Yasmin yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah Kota Bogor kemudian menyiapkan lahan aset pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan gereja.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah serta menyiapkan regulasi terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Sementara itu, Bupati Sambas, H. Satono, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan suku maupun agama.
Ia mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di Sambas pada 1997. Menurutnya, kondisi damai yang dirasakan saat ini merupakan hasil kerja sama seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Satono mencontohkan komitmennya dalam merawat keberagaman dengan mengunjungi lima rumah ibadah dalam satu hari. Baginya, pemimpin daerah harus hadir dan membangun kedekatan dengan seluruh umat beragama.
“Kuncinya hari ini pemerintah harus hadir di semua komponen, semua suku bangsa, semua agama kita rawat bersama-sama. Rangkul semua, berjalan, berdiri, duduk sama-sama tinggi sama rendah,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, memaparkan konsep “Harmoni Budaya” sebagai pendekatan Pemerintah Kota Surakarta dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran.
Ia menjelaskan, harmoni budaya mengandung empat nilai utama, yakni keselarasan, keseimbangan, saling menghormati, serta upaya meminimalkan konflik sosial.
Penguatan toleransi di Surakarta juga didukung Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Pemerintah kota turut memperkuat kelembagaan melalui kolaborasi dengan FKUB dan berbagai forum masyarakat hingga tingkat kelurahan.
Astrid menyebut, pelibatan generasi muda menjadi salah satu perhatian penting. Program edukasi toleransi di sekolah, pencegahan perundungan, serta penguatan nilai Pancasila dilakukan untuk menanamkan sikap saling menghargai sejak dini.
Selain melalui regulasi dan pendidikan, toleransi juga dibangun lewat kegiatan kebudayaan. Pemerintah Kota Surakarta menghadirkan ornamen perayaan hari besar berbagai agama di ruang publik, menggelar kirab kerukunan, serta mengembangkan kampung toleransi.
Menurutnya, seni, festival, dan kegiatan budaya menjadi sarana efektif mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Kita ingin semua rumah ibadah terlindungi, aduan masyarakat terkait ketidaksetaraan maupun ketidaknyamanan bisa cepat ditangani, dan konflik dapat dicegah dengan baik,” ungkapnya.
Adapun Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan pemerintahannya untuk memperkuat kerukunan umat beragama.
Ia menyebut Kota Tegal pada tahun sebelumnya berada di peringkat kesembilan dalam penilaian kota toleran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat dukungan anggaran bagi FKUB agar program pembinaan kerukunan dapat berjalan optimal.
Pemerintah Kota Tegal juga membentuk Forum Pemuda Antar Umat (Formap) melalui SK Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 sebagai wadah pertemuan dan kolaborasi generasi muda lintas agama.
Selain itu, terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Dedy menjelaskan, regulasi tersebut memuat penguatan nilai toleransi, kehidupan multikultural, keterbukaan, serta sikap saling menghormati antarumat beragama, suku, dan budaya.
Pemerintah Kota Tegal juga berupaya menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemakaman melalui pengaturan blok khusus bagi umat Muslim, Kristen, dan kelompok non-Muslim lainnya.
Salah satu pengalaman yang disorot Dedy adalah penyelesaian persoalan usulan pendirian tempat ibadah yang telah berlangsung selama 34 tahun. Melalui mediasi bersama Kementerian Agama, MUI, dan unsur pemerintah daerah, akhirnya tercapai kesepakatan pada Juli 2026.
Ia berharap aturan pendirian rumah ibadah dapat disederhanakan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah dan tidak berlarut-larut.
Menurut Dedy, seluruh langkah tersebut membutuhkan komitmen kepala daerah, dukungan anggaran, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Paparan empat kepala daerah tersebut memperlihatkan bahwa membangun kota toleran tidak cukup hanya melalui slogan. Diperlukan kebijakan yang berpihak pada keberagaman, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, serta kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan generasi muda.
















