Scroll untuk baca artikel
Religi

FKUB Tak Cukup Jadi Pemadam Konflik, Harus Hadir Membangun Perdamaian

×

FKUB Tak Cukup Jadi Pemadam Konflik, Harus Hadir Membangun Perdamaian

Sebarkan artikel ini
Suasana pemaparan materi FKUB di kota Timika, Probolinggo dan Manado (foto: Yani/ Torangbisa.com). 

Timika, Torangbisa.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didorong mengambil peran lebih luas dalam membangun perdamaian dan menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

FKUB tidak hanya berfungsi menangani konflik keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak komunikasi, membangun kepercayaan, serta mencegah potensi konflik sejak dini.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Konferensi Kota Toleran Nasional II dengan tema “FKUB sebagai Infrastruktur Sosial Perdamaian” yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).

Pleno tersebut dimoderatori Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Yohana Paliling, dengan menghadirkan Ketua FKUB Probolinggo dr. H. Ahmad Hudri, Ketua FKUB Manado Hendry Dengah, dan Ketua FKUB Mimika Jeffrey C. Hutagalung sebagai narasumber

Ketua FKUB Probolinggo, dr. H. Ahmad Hudri, menegaskan bahwa FKUB tidak boleh hanya menjadi lembaga pemadam kebakaran yang bergerak ketika konflik antarumat beragama terjadi.

Menurutnya, keberadaan FKUB jauh lebih penting sebagai lembaga yang membangun kapasitas masyarakat agar mampu menjaga kerukunan dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi serta dialog.

Ia menekankan pentingnya keterwakilan seluruh agama dan kelompok keagamaan dalam FKUB. Dengan demikian, setiap kelompok memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan membangun komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ahmad juga menyoroti pemenuhan hak kebebasan beragama, khususnya ketersediaan rumah ibadah. Menurutnya, rumah ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dalam menjalankan agama dan kepercayaan.

Karena itu, persoalan pendirian rumah ibadah perlu ditangani secara bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan persekusi maupun tindakan inkonstitusional terhadap kelompok agama tertentu.

Ia turut mendorong tata kelola kolaboratif dengan menjadikan FKUB sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat adat, masyarakat sipil, tokoh agama, organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan.

Pelibatan perempuan dan generasi muda juga dinilai penting. Ia mencontohkan pembentukan forum perempuan dan forum generasi muda penggerak kerukunan di Probolinggo untuk memperluas pendidikan toleransi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua FKUB Manado, Hendry Dengah, membagikan pengalaman Kota Manado dalam merawat keberagaman melalui filosofi “Torang Samua Basudara” atau kita semua bersaudara.

Menurutnya, kerukunan tidak cukup dibangun melalui infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung, tetapi juga membutuhkan infrastruktur sosial berupa komunikasi terbuka, kepercayaan, dialog, dan kerja sama antarkelompok masyarakat.

“FKUB harus selalu berinteraksi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama, bahkan generasi muda, remaja sampai anak-anak. Kita harus memunculkan kepercayaan yang dibangun secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, FKUB Manado menjalankan sejumlah fungsi, mulai dari membuka ruang komunikasi lintas agama, menampung aspirasi masyarakat, membangun pemahaman bersama terhadap kebijakan pemerintah, hingga memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah.

FKUB Manado juga memiliki divisi umum dan divisi dialog yang secara aktif turun ke masyarakat untuk mendeteksi potensi ketegangan sosial dan melakukan mediasi apabila muncul persoalan.

Hendry mencontohkan penanganan sebuah insiden di kawasan kuliner Sihulang pada September 2026. Saat terjadi persoalan yang menimbulkan korban, FKUB bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan turun langsung melakukan komunikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan tantangan kerukunan di era digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas.

Untuk memperkuat kerukunan, Hendry menyampaikan lima langkah, yakni menjadikan dialog sebagai agenda tetap, membangun deteksi dini hingga tingkat kelurahan, mempersiapkan generasi muda dan generasi digital, memastikan kebijakan pemerintah mendukung perdamaian, serta memperkuat pertukaran pengalaman antardaerah.

Ia turut memperkenalkan program Harmony Award tingkat kelurahan di Manado yang bertujuan mendorong terciptanya kehidupan harmonis mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Mimika, Jeffrey C. Hutagalung, memaparkan keberagaman Kabupaten Mimika yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun kerukunan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dipaparkannya, Mimika memiliki 427 bahasa serta ratusan kelompok suku dan subsuku, termasuk suku asli pemilik hak ulayat, kelompok suku kekerabatan, dan komunitas masyarakat dari berbagai daerah maupun negara.

Dengan kondisi masyarakat yang tersebar di 18 distrik, 133 kampung, dan 19 kelurahan, menurutnya, diperlukan program kerukunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Jeffrey menjelaskan, FKUB Mimika mengembangkan program NIMAL sebagai upaya membangun jejaring kerukunan, ekosistem data, promosi toleransi, serta penguatan generasi muda.

Sejumlah program yang telah direalisasikan antara lain Safari Harmoni dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah lintas agama, Diskusi Kopi Morning, seminar dan talk show, serta edukasi kerukunan melalui media.

FKUB Mimika juga mengembangkan berbagai kegiatan kolaboratif, seperti mini soccer kerukunan, konser kerukunan, kegiatan hari-hari besar keagamaan, sunatan massal, dan agenda sosial lainnya.

Dalam memperkuat keterlibatan generasi muda, FKUB Mimika menjadikan KNPI, kelompok Cipayung, organisasi kepemudaan, serta berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis untuk merangkul pemuda dalam gerakan toleransi.

Selain itu, FKUB Mimika mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, workshop, penelitian, dan kerja sama lintas lembaga.

Jeffrey menegaskan bahwa kerukunan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap masyarakat perlu menerima perbedaan, menolak diskriminasi, serta menghormati hak setiap orang dalam menjalankan agama dan menyampaikan pendapat.

Melalui Pleno II ini, pengalaman FKUB Probolinggo, Manado, dan Mimika menjadi bahan pembelajaran mengenai pentingnya membangun perdamaian melalui komunikasi, kepercayaan, perlindungan hak beragama, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Penguatan peran FKUB sebagai infrastruktur sosial perdamaian diharapkan dapat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan saling menghargai.