Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjadi salah satu narasumber dalam Sesi II – Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang berlangsung di MSC, Minggu (15/11/2026).
Dalam forum tersebut, Johannes Rettob bersama sejumlah narasumber dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan kalangan akademisi membahas pentingnya toleransi sebagai fondasi demokrasi dan pembangunan yang inklusif.
Pleno yang mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan, pengalaman, serta praktik baik dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
Selain Bupati Mimika, Johannes Rettob, sesi pleno tersebut menghadirkan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H.; Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.; serta Akademisi Papua, Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.
Kehadiran para narasumber dari latar belakang berbeda memberikan perspektif mengenai tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan kota yang toleran dan inklusif.
Diskusi tersebut menyoroti bagaimana pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan kalangan akademisi dapat mengambil peran dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.
Pembahasan dalam pleno menekankan bahwa toleransi bukan sekadar upaya menjaga kerukunan, tetapi juga menjadi kekuatan untuk memperkuat demokrasi, menjaga persatuan, serta memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan dan ruang yang setara dalam proses pembangunan.
Bagi Kabupaten Mimika, isu toleransi memiliki arti penting karena daerah ini dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam.
Keberagaman tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dirawat melalui dialog, sikap saling menghormati, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Dalam konteks pembangunan, toleransi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dijalankan, pelayanan diberikan, rumah ibadah memperoleh perlindungan, serta kelompok minoritas mendapatkan perlakuan yang adil.
Karena itu, pembangunan kota toleran tidak cukup hanya diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan bermartabat bagi seluruh warga.
Melalui forum KKT II 2026, pertukaran gagasan dan pengalaman tersebut diharapkan dapat melahirkan rekomendasi serta komitmen bersama bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan praktik toleransi di tengah masyarakat.
Konferensi ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang damai, adil, setara, serta menghargai keberagaman.
Sebagaimana tema besar KKT II Tahun 2026, “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan,” Mimika diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran dan berbagi pengalaman mengenai praktik kerukunan dari Indonesia Timur untuk Indonesia.
















