Scroll untuk baca artikel
Religi

Dirjen Polpum Kemendagri Sambut KKT ke-II 2026, Deklarasi Timika Diharapkan Jadi Harapan Bersama

×

Dirjen Polpum Kemendagri Sambut KKT ke-II 2026, Deklarasi Timika Diharapkan Jadi Harapan Bersama

Sebarkan artikel ini
Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik, bersama Bupati Mimika, Johannes Rettob Di Dampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dan Tim penjemputan Tamu KKT ke-II Tahun 2026 berpose bersama dengan mengenakan atribut budaya Papua dalam suasana penuh keakraban (Foto: Istimewa). 

Timika, Torangbisa.com – Bupati dan Wakil Bupati Mimika bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia menyambut kedatangan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Minggu (15/11/2026).

Kedatangan Akmal Malik bersama rombongan tersebut dalam rangka menghadiri Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika yang mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Penyambutan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah dalam mendukung penguatan toleransi, moderasi beragama, dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Polpum Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam rangkaian pelaksanaan KKT ke-II.

Usai disambut di Bandara Mozes Kilangin, Akmal Malik bersama sejumlah pejabat daerah dijadwalkan mengikuti berbagai agenda KKT, termasuk melakukan koordinasi dan berbincang bersama pimpinan daerah Mimika mengenai persiapan, pelaksanaan, serta harapan terhadap penyelenggaraan konferensi.

Akmal berharap seluruh rangkaian KKT di Kabupaten Mimika dapat berlangsung lancar serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan toleransi di Indonesia.

Ia juga berharap konferensi ini melahirkan Deklarasi Timika sebagai komitmen bersama sekaligus pedoman bagi daerah-daerah di Indonesia dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman.

Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat melalui Dirjen Polpum diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghargai.

Sejumlah pimpinan daerah yang turut hadir di Mimika di antaranya Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wakil Wali Kota Kotabaru, Wali Kota Surakarta, serta Kapolda Papua Tengah dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Papua Tengah.

Kehadiran para pimpinan daerah tersebut memperlihatkan antusiasme dan dukungan berbagai daerah terhadap upaya membangun kehidupan masyarakat yang toleran dan harmonis.

Pertemuan para pemimpin dari berbagai latar belakang wilayah diharapkan menjadi ruang bertukar pengalaman, memperkuat gagasan, serta membahas praktik baik dalam menjaga keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di daerah masing-masing.

Melalui forum KKT, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan diskusi, tetapi juga melahirkan gagasan dan langkah konkret untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan saling menghargai.

Kabupaten Mimika yang dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, bahasa, budaya, dan agama yang beragam menjadi ruang perjumpaan bagi peserta untuk berbagi pengalaman tentang praktik kehidupan yang menjunjung tinggi persaudaraan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam perbedaan.

Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia penyelenggara telah menyiapkan kebutuhan penyambutan, transportasi, dan akomodasi agar seluruh peserta memperoleh pelayanan yang baik selama berada di Mimika.

Panitia juga menyiapkan Bandara Mozes Kilangin untuk menjemput peserta dan tamu undangan yang masih berdatangan, guna memastikan semuanya tiba dengan aman, nyaman, dan siap mengikuti agenda KKT.

Melalui pertemuan para pemimpin daerah di Mimika, diharapkan lahir pesan kuat bahwa keberagaman bukanlah sekat yang memisahkan, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang damai, bersatu, dan saling menghargai dari timur hingga barat Nusantara.

Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.

Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman. Perbedaan agama dan kepercayaan, etnis, bahasa, budaya, identitas sosial, serta latar belakang sejarah merupakan kenyataan yang melekat dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Keragaman tersebut merupakan kekayaan sosial yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan demokratis dan pembangunan nasional. Namun, keberagaman tidak dengan sendirinya menghasilkan kehidupan yang toleran.

Toleransi membutuhkan proses sosial, kebijakan publik, kepemimpinan yang inklusif, institusi yang adil, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara damai.

Karena itu, toleransi perlu dipahami bukan sekadar sikap individual untuk membiarkan orang lain berbeda, tetapi sebagai kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kesetaraan, menghormati perbedaan, mencegah diskriminasi, serta memastikan setiap warga negara dapat menjalankan hak-haknya tanpa hambatan.

Dalam konteks tersebut, kota dan kabupaten memiliki posisi yang sangat strategis. Pemerintah daerah merupakan institusi negara yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Di tingkat lokal, warga mengalami secara langsung bagaimana kebijakan publik bekerja, bagaimana pelayanan diberikan, bagaimana ruang publik dikelola, bagaimana rumah ibadah memperoleh perlindungan, serta bagaimana kelompok minoritas diperlakukan.

Dengan demikian, pembangunan kota/kabupaten toleran tidak cukup hanya ditandai oleh tidak adanya konflik, tetapi juga kemampuan toleransi untuk membangun ekosistem sosial dan pemerintahan yang memungkinkan seluruh warga hidup secara setara, aman, dan bermartabat.

Konferensi ini dirancang sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, pembelajaran, inovasi, serta praktik baik dalam membangun kota/kabupaten yang toleran dan inklusif.

Kabupaten Mimika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki pengalaman penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang plural.

Mimika merupakan ruang perjumpaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas dengan dinamika sosial yang khas.

Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran penting bahwa kerukunan bukanlah keadaan yang hadir dengan sendirinya, melainkan hasil dari kepemimpinan, dialog, kolaborasi, dan kerja bersama berbagai elemen masyarakat.

Penyelenggaraan konferensi di Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah memiliki makna strategis. Selama ini diskursus tentang toleransi di Indonesia cenderung berpusat pada wilayah Indonesia bagian barat.

Membawa KKT ke Papua Tengah berarti memperluas perspektif tentang toleransi sekaligus menegaskan bahwa praktik baik dalam membangun kerukunan juga tumbuh dan mesti terus dipromosikan dari Indonesia Timur.

Selain itu, pengalaman kepemimpinan kerukunan di Kabupaten Mimika, termasuk kiprah FKUB Kabupaten Mimika, memberikan perspektif penting bahwa toleransi dapat dibangun melalui dialog, kepemimpinan lintas iman, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, konferensi ini sekaligus diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan pembelajaran dari Mimika kepada Indonesia.