Timika, Torangbisa.com – DPRK Mimika memastikan akan menindaklanjuti aspirasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako yang disampaikan di Kantor DPRK Mimika, Kamis (13/8/2026).
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akas, mengatakan pihaknya akan mengundang perwakilan TKBM untuk membahas berbagai persoalan yang disampaikan, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Ada beberapa hal yang kami pertanyakan. Pertama tentang BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja adalah hal yang wajib dimiliki, dan kedua BPJS kesehatan juga. Dua hal ini harus wajib dimiliki oleh setiap anak-anak TKBM,” kata Asri.
Menurutnya, DPRK akan mengundang perwakilan dari masing-masing kelompok TKBM untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik bagi para pekerja.
“Nanti kami akan undang perwakilan dari grup-grup. Kami akan bahas semua dan kami harap akan ada solusi yang terbaik untuk semua,” ujarnya.
Selain persoalan BPJS, DPRK juga akan mengecek status hubungan kerja para TKBM, termasuk kontrak kerja dan pola pembayaran upah yang selama ini diterapkan.
“Kontrak kerja itu nanti akan kami lihat, apakah hanya harian lepas saja. Bagaimana nanti, kami juga akan lihat dari pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Asri mengaku telah mengetahui adanya pembayaran upah TKBM yang dilakukan di luar lokasi kerja. Ia bahkan menyebut pembayaran tersebut kerap dilakukan di kawasan Jalan Irigasi Ujung.
“Saya sebenarnya sudah tahu dari dulu. Pembayaran itu terlalu sering di jalan, biasa di Jalan Irigasi Ujung. Saya pikir itu biasa saja, mungkin tidak ada masalah. Ternyata,” ungkapnya.
Ia menegaskan, para pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah yang layak dan sesuai dengan hak mereka.
“Diharapkan orang kalau gajian juga harus gajian yang layak,” tegas Asri.
Untuk memastikan persoalan tersebut mendapat penyelesaian, DPRK akan memanggil pihak-pihak terkait dalam RDP.
“Nah, ketika kita sudah undang untuk RDP nanti kami yakin bahwa akan ada solusinya,” katanya.
Asri juga meminta para buruh tetap menjalankan aktivitas dan bekerja seperti biasa sambil menunggu DPRK memproses aspirasi yang telah disampaikan.
“Sudah dititip aspirasi ke DPR, jadi biar DPR yang kerja untuk selesaikan masalah ini. Jadi nanti bisa kembali lagi ke tempat masing-masing, kerja normal seperti biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses tersebut para buruh mendapat tekanan dari pihak koperasi maupun pihak lainnya, hal tersebut diminta segera dilaporkan kepada DPRK.
“Kalau ada tekanan-tekanan dari mungkin dari koperasi atau apa pun, sampaikan,” pungkasnya.
