Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (08/06/2026).
Dalam arahannya, Johannes mengatakan realisasi belanja jasa telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen. Namun demikian, ia meminta seluruh OPD tetap mempercepat proses pelaksanaan agar pekerjaan yang telah direncanakan dapat segera diselesaikan.
“Saya mencatat bahwa untuk belanja jasa sudah mencapai sekitar 50 persen. Ini harus terus dipercepat agar seluruh pekerjaan yang telah direncanakan bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait belanja modal, Johannes menilai progres pelaksanaannya masih jauh dari target yang diharapkan. Menurutnya, sebagian besar OPD belum melaksanakan proses pendelegasian kewenangan kepada bagian pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah, keterlambatan tersebut disebabkan masih adanya sikap saling menunggu antarinstansi, keterbatasan tenaga, serta belum dimulainya sejumlah tahapan administrasi yang diperlukan.
Untuk itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD, pejabat struktural, dan ASN agar segera mengambil langkah konkret sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih cepat.
“Saya berharap dalam laporan minggu ini sudah banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan barang dan jasa sehingga prosesnya bisa segera berjalan,” tegasnya.
Johannes juga menyoroti masih banyaknya pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung yang belum dapat dilaksanakan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses peninjauan kembali harga barang dan jasa yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah harga kebutuhan mengalami kenaikan antara 25 hingga 30 persen sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun, ia mengingatkan agar proses review tidak berlangsung terlalu lama.
“Review memang harus dilakukan, tetapi jangan sampai berbulan-bulan. Harus segera diselesaikan agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Johannes juga menyinggung tantangan ekonomi yang tengah dihadapi secara nasional maupun global. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi udara dan laut, serta fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat turut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus bekerja dan tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan program yang telah direncanakan.
“Situasi ekonomi memang sedang menghadapi tantangan, tetapi kita harus tetap bekerja dan memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai target,” pungkasnya.
