Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghapus kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, sekaligus mempercepat pembangunan pendidikan di wilayah pesisir yang selama ini merasa dianaktirikan.
Saat ditemui di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika, Senin (30/03/2026), Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta di Mimika.
Menurutnya, seluruh sekolah memiliki tujuan yang sama, yakni mendidik dan mencerdaskan anak-anak Mimika. Perbedaan yang ada hanyalah pada pengelolaan, bukan pada perhatian pemerintah.
“Tidak ada lagi perbedaan. Semua itu mengajar anak-anak Mimika. Kalau memang perlu dibantu, pemerintah pasti hadir memberikan bantuan,” tegasnya.
Sebagai bukti komitmen tersebut, Pemkab Mimika telah menjalankan program revitalisasi sekolah. Pada tahun sebelumnya, terdapat sembilan sekolah yang direvitalisasi, dan sebagian besar merupakan sekolah swasta yang kondisinya kurang layak.
Program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional yang berhasil diperoleh Mimika. Tahun ini, pemerintah daerah kembali mengusulkan revitalisasi untuk sekitar 30 sekolah, meski diperkirakan hanya sebagian yang akan disetujui.
Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti kondisi pendidikan di wilayah pesisir dan distrik terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses. Di sejumlah distrik seperti Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur Jauh, jumlah sekolah masih sangat terbatas, bahkan hanya satu sekolah untuk wilayah yang luas dan tersebar.
Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan dan delta menyebabkan banyak siswa harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk bersekolah. Hal ini dinilai tidak ideal dan menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kita tidak boleh biarkan anak-anak harus pergi jauh berjam-jam untuk sekolah. Itu yang harus kita benahi, terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mendukung program “Sekolah Rakyat” yang merupakan program nasional hasil kolaborasi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
