Timika, Torangbisa.com Data kemiskinan menjadi indikator dasar pembangunan berkelanjutan terkait kebijakan pemerintah daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan prosentase secara berkala, baik Nasional maupun Daerah.
Wilayah Papua yang mencakup Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi pada Maret 2024.
Adapun angka persentasenya sebesar 26,03% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 915.150 jiwa penduduk. Angka 26,3% jika dinyatakan dengan rasio berarti dalam 100 orang terdapat 26 warga yang tergolong miskin.
Data tersebut kemungkinan faktanya lebih besar dari kalkulasinya. Masih banyak penduduk pedalaman yang tidak terdeteksi jumlahnya dikarenakan kondisi geografis di Papua.
Kabupaten Mimika, provinsi Papua Tengah menjadi daerah yang memiliki potensi ekonomi besar di Papua dengan adanya pertambangan emas PT Freeport Indonesia. Bapenda Kabupaten Mimika menetapkan estimasi pendapatan daerah untuk tahun 2025 dari berbagai sumber sebesar Rp 6.420.006.679.000,00.
Jumlah penduduk Kab Mimika tercatat 315.995 orang. Angka 6,4 triliun jika dibagikan merata kepada 315.995 orang, maka setiap penduduk akan menerima 20 juta rupiah per tahun. Atau sekitar 1,78 juta rupiah tiap bulannya. Jika 1 keluarga terdiri dari 5 orang, maka tiap KK akan memperoleh 8,9 juta rupiah/bulan.
Sementara itu angka kemiskinan di Mimika pada 2024 tercatat 14,18%, atau sekitar 32.090 jiwa dari total penduduk. Artinya lebih dari 30 ribu orang belum mendapatkan keadilan ekonomi di Mimika.
Pilkada telah usai dengan menetapkan secara resmi Johannes Rettob dan Emanuel Kemong sebagai pasangan kepala daerah Kabupaten Mimika. Bupati dan Wakil Bupati berserta jajaran Pemda Mimika punya tugas besar pada persoalan kemiskinan. Keadilan dan pemerataan ekonomi tidak harus dengan memberi warga sejumlah uang secara cuma-cuma.
Pendapatan besar Kab. Mimika akan bertambah besar lagi dengan sejumlah agenda pengelolaan SDA selain tambang emas Freeport. Membuka kran investor baru di Mimika menjadi angin segar bagi perekonomian dan kesejahteraan. Kuncinya ada pada tata kelola dan manajemen yang profesional dan transparan.
Keberpihakan John Rettob berikut jajaran birokrasinya kepada 14,18% kemiskinan dalam bentuk kebijakan strategi menjadi pembuktian kinerja Kepala Daerah baru. Menjadi lebih baik atau sama saja dengan Kepala Daerah sebelumnya, ukurannya bukan besarnya pendapatan daerah. Tetapi seberapa besar angka kemiskinan bisa diturunkan.
