Mimika, Torangbisa.com – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP)Mimika menyambut penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2026 olehPemerintah Kabupaten Mimika.
Namun Aliansi menegaskan bahwa pernyataan Bupati terkait tidak adanya ‘proyek arahan’ harus dibuktikan melalui praktik yang transparan dan adil dalam pelaksanaan proyek.
Aliansi menilai bahwa komitmen administrasi harus diikuti dengan perlindungan nyata terhadap pengusaha Orang Asli Papua agar kebijakan afirmatif benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat lokal.
Perwakilan Aliansi menyampaikan bahwa percepatan penyerahan DPA merupakan langkah positif,tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan nama perusahaan OAP tanpa keterlibatan nyata.
“Kami mendukung transparansi anggaran. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengusaha OAP benar-benar diberi ruang untuk bekerja, bukan sekadar dicantumkan namanyadalam dokumen,” tegas perwakilan Aliansi OAP Mimika.
Sikap dan Harapan Aliansi:
1. Mendorong transparansi penuh dalam proses tender dan pelaksanaan proyek APBD 2026.
2. Memastikan implementasi kebijakan afirmatif bagi OAP berjalan sesuai semangat Perpres 108Tahun 2025.
3. Mengajak DPRD, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawalpelaksanaan anggaran.
4. Menolak praktik penyalahgunaan nama perusahaan OAP dalam bentuk apa pun.Aliansi Peduli Pengusaha OAP Mimika menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dankonstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelaksanaan APBD 2026.
“Pembangunan di Mimika harus memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Transparansidan keadilan adalah kunci,” tutup pernyataan Aliansi.
