JAKARTA, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Oenyidik memeriksa tiga pejabat tinggi ATR/BPN terkait kewenangan serta proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).
Pejabat yang diperiksa diantaranya, Asnaedi, Dirjen Muh Rizal, dan Virgo Eresta Jaya, ketiganya menjabat Dirjen.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali keterangan ketiga saksi terkait tugas, kewenangan, dan peran mereka dalam penerbitan hak atas tanah.
“Saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya,” kata Budi.
Selain ketiga pejabat tersebut, KPK turut memanggil saksi swasta bernama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sehingga penyidik menjadwalkan pemeriksaan ulang.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan pembukaan blokir sertifikat HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN, pihak perusahaan, perantara, dan pihak swasta.
Dalam perkembangannya, penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang terkait rotasi, promosi, dan mutasi jabatan.
Tidak hanya itu, KPK turut mendalami kemungkinan praktik korupsi dalam pelayanan pertanahan lainnya, termasuk pengurusan HGB dan HGU.
Melalui pemeriksaan lanjutan, KPK berupaya mengungkap aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan munculnya perkara korupsi baru dalam lingkungan ATR/BPN.











