Jakarta, Torangbisa.com – Proyek pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan proyek tersebut dengan menyertakan bukti serta dokumen pendukung.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya belum melakukan langkah penindakan terkait pengadaan jasa influencer tersebut.
Namun, KPK membuka ruang pengaduan melalui unit terkait apabila masyarakat menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek pengadaan pemerintah.
“Untuk hal-hal yang di luar penindakan yang belum bisa kami sampaikan, itu bukan menjadi ranah kami tentunya,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring maupun unit Pengaduan Masyarakat KPK.
Taufik menegaskan, hingga Selasa (17/11/2026), KPK belum menjalankan kegiatan penindakan yang berkaitan dengan informasi pengadaan tersebut.
“Tapi untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan,” ujarnya.
Meski demikian, KPK tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila memiliki bukti yang cukup.
KPK nantinya akan menilai kelengkapan dokumen serta fakta sebelum menentukan apakah laporan tersebut mengandung indikasi tindak pidana korupsi.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Berdasarkan temuan ICW, nilai keseluruhan delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup promosi melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, termasuk kanal YouTube RANS Entertainment.
Selain itu, kementerian juga mengadakan jasa promosi dengan menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan resmi pemerintah.
ICW mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat Utusan Khusus Presiden, sementara perusahaan terafiliasinya menerima proyek pemerintah.
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu sehingga mempersempit persaingan usaha.
Manajemen RANS menyatakan seluruh kerja sama berlangsung secara profesional melalui platform pengadaan pemerintah, termasuk Inaproc dan e-Katalog.










