Scroll untuk baca artikel
Mimika

OPD Diminta Evaluasi Penggunaan APBD dan Serapan Anggaran

×

OPD Diminta Evaluasi Penggunaan APBD dan Serapan Anggaran

Sebarkan artikel ini
Suasana kegiatan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika (Foto: Istimewa)

TIMIKA, Torangbisa.com – Wakil Bupati Mimika meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam sambutannya, Wabup menekankan bahwa LPJ bukan sekadar kewajiban administratif. Laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Ia meminta setiap OPD menganalisis realisasi anggaran secara mendalam, termasuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, target pendapatan yang tidak tercapai, rendahnya penyerapan, serta besarnya sisa anggaran.

Menurutnya, setiap persoalan harus memiliki penjelasan berdasarkan fakta. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan APBD berikutnya.

Wabup juga mengingatkan pimpinan OPD agar memastikan setiap belanja daerah mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan angka kemiskinan.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengejar persentase realisasi anggaran maupun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Jangan hanya berorientasi pada tingginya realisasi anggaran atau pencapaian opini audit yang baik, tetapi utamakan hasil dan dampak nyata pembangunan,” ujarnya.

Selain mengevaluasi kinerja, seluruh OPD wajib menjaga ketertiban administrasi, keakuratan data, kelengkapan dokumen, serta keabsahan bukti pertanggungjawaban.

Ia meminta setiap perangkat daerah segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperbaiki kelemahan administrasi sesuai ketentuan berlaku.

Wabup berharap seluruh OPD membangun koordinasi, menyampaikan data tepat waktu, serta menjalankan rekomendasi perbaikan secara konsisten.

Ia menegaskan, pengelolaan APBD harus mengutamakan transparansi, integritas, efisiensi, dan ketepatan sasaran demi mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika.