Jakarta, Torangbisa.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Alamjaya Bara Pratama, Endri Erawan, hari ini. Endri Erawan merupakan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus mantan Manajer Timnas Indonesia.
Pria yang saat ini menjabat CEO Klub Sepak Bola Mitra Kukar dan Komisaris PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) tersebut dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.
“Hari ini Senin (16/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Senin (16/11/2026).
Selain Endri Erawan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Bara Pratama, Yospita Feronika BR Ginting dan Direktur PT Lembuswana Perkasa, Dwi Wachyu Noor Afiah.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Budi.
Untuk diketahui, penyidikan TPPU Rita Widyasari merupakan pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kukar tersebut.
KPK pertama kali menetapkan Rita sebagai tersangka pada 28 September 2017 dalam kasus dugaan suap pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima. Rita diduga menerima uang sebesar Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun.
Selain perkara suap tersebut, KPK juga menetapkan Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Keduanya diduga menerima uang sebesar 775 ribu dolar AS atau setara Rp6,975 miliar terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Pengusutan perkara kemudian berkembang. Pada 16 Januari 2018, KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dugaan TPPU. Keduanya diduga menerima uang dari sejumlah pihak dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, serta fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.
Saat itu, KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai sekitar Rp436 miliar.
Penyidik menduga hasil korupsi tersebut kemudian ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, hingga diubah bentuknya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut turut disita, di antaranya kendaraan mewah, apartemen, tanah, serta berbagai barang berharga.
Dalam perkara pokoknya, Rita kemudian divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Juli 2018. Dia terbukti menerima gratifikasi sekitar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar.
Dalam perkembangannya, KPK kembali mendalami dugaan penerimaan gratifikasi Rita yang bersumber dari sektor pertambangan batu bara di Kukar.
Pada Februari 2025, KPK mengungkap dugaan Rita menerima jatah sekitar 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diproduksi perusahaan tambang di wilayah tersebut.
Pengusutan aliran dana itu kemudian berkembang hingga menyasar sejumlah perusahaan. Pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kukar.
Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. KPK menduga ketiga perusahaan itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan penerimaan gratifikasi oleh Rita.
Penyidik selanjutnya menelusuri dugaan aliran uang, aset, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut.
Dalam proses pengusutan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya 91 kendaraan, lima bidang tanah dengan luas mencapai ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah.














