Scroll untuk baca artikel
KABAR KORUPSI

Proyek Kementerian Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad Bikin Geger, KPK Tunggu Laporan Masyarakat

×

Proyek Kementerian Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad Bikin Geger, KPK Tunggu Laporan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein

Jakarta, Torangbisa.com – Proyek pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mempersilakan masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan untuk melaporkannya.

KPK menegaskan belum mengambil langkah penindakan terkait proyek pengadaan di dua kementerian tersebut. Meski demikian, laporan masyarakat yang dilengkapi bukti dan dokumen akan terbuka untuk ditelaah.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, informasi mengenai proyek yang menyeret nama perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu masih berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, penanganan informasi tersebut tidak hanya menjadi ranah kedeputian penindakan. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui unit lain di KPK.

“Untuk hal-hal yang di luar penindakan yang belum bisa kami sampaikan, itu bukan menjadi ranah kami tentunya. Tapi KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain, itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Taufik menegaskan, sampai saat ini belum ada kegiatan penindakan yang dilakukan KPK berkaitan dengan informasi tersebut.

“Tapi untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan,” sambungnya.

Kendati demikian, KPK tidak menutup kemungkinan menelaah laporan apabila masyarakat memiliki bukti yang cukup. Dokumen dan fakta yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan untuk melihat apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi.

“KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat melaporkan, sejauh memang kecukupan dari dokumen, fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” tuturnya.

Dia kembali menegaskan bahwa KPK belum dapat mengungkap lebih jauh persoalan tersebut lantaran informasi yang beredar masih sebatas temuan dan sorotan masyarakat.

“Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” imbuhnya.

Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Berdasarkan temuan ICW, total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Lima paket di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025-2026.

Pengadaan itu meliputi jasa penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pula pengadaan jasa promosi melalui kanal YouTube RANS Entertainment hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

Temuan tersebut memicu pertanyaan ICW mengenai potensi konflik kepentingan. Pasalnya, Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat terlibat dalam proyek pengadaan pemerintah.

ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia tertentu. Kondisi tersebut dianggap berpotensi mempersempit persaingan antarpelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Di sisi lain, manajemen RANS telah memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan kerja sama dengan kementerian dilakukan secara profesional melalui platform pengadaan pemerintah, termasuk Inaproc dan e-Katalog.

RANS juga mengklaim seluruh proses kerja sama telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial.

Raffi Ahmad turut menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang berkembang. Dia juga menyatakan kesediaannya untuk menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawasan terkait.

Kini, perhatian tertuju pada kemungkinan adanya laporan masyarakat kepada KPK. Lembaga antirasuah itu menegaskan setiap laporan harus disertai bukti dan dokumen yang cukup sebelum ditelaah lebih lanjut.

KABAR KORUPSI

Jakarta, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak (PKR), pada Selasa (10/11/2026). Petronela dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tahun 2025-2026.