Timika, Torangbisa.com – Penguatan toleransi, perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara menjadi perhatian utama dalam Konferensi Kota Toleran Nasional II yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Dalam forum yang dimoderatori Ikhsan Yosarie dari Setara Institute tersebut, sejumlah narasumber dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Setara Institute berbagi pengalaman serta pandangan mengenai tantangan menjaga kerukunan dan membangun harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Keempat narasumber tersebut yakni Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon Oldrin Parinusa, Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama Hery Santoso, serta Peneliti Setara Institute Harkirtan Kaur.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan harmonis.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat hidup dalam suasana aman, bebas diskriminasi, serta terhindar dari konflik akibat perbedaan agama, suku, dan keyakinan.
Yamin menjelaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
Regulasi tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kehidupan masyarakat yang saling menghargai perbedaan.
Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus memiliki landasan hukum yang kuat dan diwujudkan melalui program berkelanjutan.
Ia juga mendorong penguatan dialog lintas agama, pendidikan, perlakuan yang adil, pengembangan kampung toleransi, serta peningkatan peran generasi muda.
“Toleransi bukan hanya tugas satu kota atau satu daerah. Toleransi merupakan agenda kebangsaan yang harus diperjuangkan bersama,” tegas Yamin.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Ambon, Oldrin Parinusa, memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Ambon dalam membangun kembali kerukunan masyarakat setelah menghadapi konflik sosial pada masa lalu.
Ia mengungkapkan, Kota Ambon kembali berhasil masuk dalam 10 besar Kota Toleran pada 2025 setelah sebelumnya berada di luar posisi tersebut selama beberapa tahun.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, tidak tercatat peristiwa intoleransi di Kota Ambon sepanjang 2025.
Oldrin menjelaskan, capaian tersebut didukung komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan toleransi, inklusivitas, dan kerukunan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.
Salah satu pesan yang terus digaungkan Pemerintah Kota Ambon adalah “Ambon untuk Semua”. Pesan tersebut menegaskan bahwa masyarakat dari berbagai etnis, agama, suku, dan ras yang tinggal di Ambon merupakan bagian dari warga kota yang memiliki tanggung jawab bersama membangun daerah.
Berbagai upaya dilakukan melalui dialog lintas agama, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pengembangan desa-desa kerukunan, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat.
Oldrin juga memperkenalkan inovasi AKSA Harmoni yang diarahkan untuk memperkuat persaudaraan, membangun kepedulian bersama, menciptakan ruang interaksi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Menurutnya, tantangan toleransi saat ini semakin kompleks karena adanya polarisasi digital, disinformasi, dan potensi konflik yang dapat berkembang melalui media sosial.
Karena itu, membangun toleransi tidak cukup hanya dengan menghindari konflik, tetapi juga harus menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk berinteraksi, saling mengenal, dan hidup berdampingan.
Dari perspektif pemerintah pusat, Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama, Hery Santoso, menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi.
Ia menjelaskan bahwa hak tersebut memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 29.
Hery mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkannya, sepanjang 2007 hingga 2025 tercatat sebanyak 3.797 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Sementara pada 2025 tercatat 221 peristiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, perlindungan kebebasan beragama membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO), masyarakat sipil, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dan dialog dalam persoalan pendirian rumah ibadah, terutama di lingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda.
Hery menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 masih menjadi salah satu rujukan dalam menjaga kerukunan umat beragama, termasuk terkait peran pemerintah daerah, FKUB, dan pendirian rumah ibadah.
Selain itu, ia mendorong peningkatan kapasitas tokoh agama dan pengurus FKUB agar mampu menjadi mediator, melakukan rekonsiliasi, serta membantu menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan rumah ibadah yang belum memiliki izin tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan intimidasi, persekusi, maupun tindakan kekerasan.
Dalam kesempatan tersebut, Hery turut menyampaikan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencapai 77,89 atau meningkat 1,42 poin dibandingkan 2024. Indeks tersebut diukur melalui tiga indikator, yakni toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.
Sementara itu, Peneliti Setara Institute, Harkirtan Kaur, mengingatkan bahwa upaya membangun toleransi tidak cukup hanya mengandalkan kerukunan masyarakat di tingkat akar rumput. Negara harus hadir untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak seluruh warga tanpa diskriminasi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan Setara Institute, pada 2024 tercatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Angka tersebut menurun pada 2025 menjadi 221 peristiwa dengan 331 tindakan.
Meski terjadi penurunan, Harkirtan mengingatkan agar angka tersebut tidak langsung dimaknai sebagai tanda bahwa kondisi toleransi di Indonesia telah sepenuhnya membaik.
Sebab, masih ditemukan pola pelanggaran yang berkembang menjadi tindakan kekerasan serius dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan pemetaan oleh Setara Institute, pada tahun 2025 terdapat 197 tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara dan 128 tindakan oleh aktor negara.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara.
Harkirtan menjelaskan, terdapat tiga fondasi penting dalam membangun harmoni sosial, yakni kesetaraan (equality), kepercayaan (trust), dan keadilan sosial (fairness).
Ia juga menekankan bahwa toleransi bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan awal menuju inklusi sosial melalui tiga tahapan, yakni penerimaan (acceptance), pengakuan (recognition), dan pelibatan (inclusion).
Dalam menjaga ekosistem toleransi, Setara Institute mengidentifikasi tiga pilar kepemimpinan yang perlu diperkuat, yakni kepemimpinan politik, birokrasi, dan .asyarakat.
Kepemimpinan politik berkaitan dengan arah kebijakan dan komitmen pemerintah. Kepemimpinan birokrasi diwujudkan melalui pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Sementara kepemimpinan masyarakat melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, warga, dan FKUB dalam menciptakan ruang perjumpaan serta meredam potensi konflik.
Harkirtan menegaskan, menjaga toleransi bukan pekerjaan satu atau dua pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Melalui berbagai pemaparan tersebut, Konferensi Kota Toleran Nasional II di Timika menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antardaerah dalam memperkuat perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pengalaman Banjarmasin dalam membangun regulasi toleransi, Ambon dalam memulihkan kerukunan melalui kolaborasi masyarakat, serta pandangan Kementerian Agama dan Setara Institute menunjukkan pentingnya peran bersama dalam menjaga keberagaman.
Pada akhirnya, toleransi tidak hanya diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama, dihormati, serta dapat hidup berdampingan tanpa diskriminasi.
















