Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keberagaman dan memperkuat toleransi antarumat beragama, suku, budaya, serta kelompok masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,
Yang Sedang berlangsung di Mimika Sport Complex (MSC) Sp5, Minggu (15/11/2026).
Dalam sambutannya, Johannes Rettob menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang dalam membangun persatuan, melainkan modal sosial yang harus dijaga bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan demokratis.
Menurutnya, sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta membangun komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
Ia berharap KKT II tidak hanya menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kerukunan umat beragama dan mempererat hubungan antarsesama.
Johannes juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan, serta pihak-pihak yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan konferensi tersebut.
Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan gagasan, komitmen, dan langkah nyata untuk memperkuat toleransi, tidak hanya di Kabupaten Mimika, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., menegaskan bahwa konsep Kota Toleran memiliki makna yang luas. Menurutnya, istilah kota tidak hanya merujuk pada wilayah administratif berstatus kota, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil.
“Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.
Ia menjelaskan, istilah kota dapat dimaknai melalui dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Halili, konferensi ini menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan toleransi di daerah, berbagi pengetahuan, bertukar praktik baik, hingga memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan keberagaman.
Halili menilai, persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan.
Ia menyebutkan tiga pilar kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan inklusif, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan, membangun komunikasi, serta menciptakan hubungan harmonis di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Halili juga menekankan pentingnya memperkuat pendidikan toleransi, terutama bagi generasi muda.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus.
Ia mengingatkan bahwa ruang digital dapat menjadi sumber distraksi dan memperlemah hubungan sosial apabila tidak dimanfaatkan secara bijak.
Sebaliknya, teknologi digital dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai apabila diarahkan secara positif.
Halili mengungkapkan bahwa laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan panjang.
Karena itu, ia menilai prakarsa pemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis dan realistis untuk terus mendorong perubahan.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia juga berharap dapat membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh di daerah.
Melalui KKT II di Mimika, diharapkan lahir kolaborasi lintas sektor, gagasan, komitmen, serta langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghargai.
Konferensi ini mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan.”
Mimika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki pengalaman penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang plural. Kabupaten ini menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas dengan dinamika sosial yang khas.
Melalui penyelenggaraan KKT II, pengalaman Mimika dalam membangun kerukunan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia, sekaligus memperkuat peran wilayah Indonesia Timur dalam mendorong toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan.
















