Jakarta, Torangbisa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak (PKR), pada Selasa (10/11/2026).
Petronela dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tahun 2025-2026.
Namun, pemeriksaan terhadap Petronela hari ini merupakan penjadwalan ulang. Belum diketahui apakah Bupati Sorong Selatan tersebut akan memenuhi panggilan penyidik KPK. Petronela dijadwalkan diperiksa hari ini bersama sejumlah saksi lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
“Hari ini Selasa (10/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Adapun saksi-saksi yang dijadwalkan diperiksa yakni Nurkholes selaku Pj Bupati Pemalang, Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo, Dias Pamungkas dari pihak swasta, Dias Adi Dharma dari pihak swasta, serta Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan.
Budi menyebut pemeriksaan terhadap Petronela Krenak merupakan penjadwalan ulang. “PKR – Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang),” ujar Budi.
Sekadar informasi, Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK pada Selasa (27/10/2026). Petronela dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, periode 2025-2026.
KPK memanggil Petronela untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang. Namun, KPK belum mengungkap materi pemeriksaan yang akan didalami dari Bupati Sorong Selatan tersebut.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
Selain Anom, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiga tersangka lainnya itu yakni, Mohamad Haris alias Gus Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias yang merupakan staf administrasi di KPK.
Anom diduga menggunakan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), untuk meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan atau swasta demi kepentingan pribadi.
Dari kegiatan tersebut, Gus Haris berhasil mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar. KPK mengungkap sebagian uang hasil dugaan pemerasan itu diduga digunakan untuk mengurus perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang di KPK.
Gus Haris atas arahan Anom kemudian diperkenalkan kepada Lilik Budi Suprianto (LBS) melalui Harun (HAH), yang merupakan adik ipar Lilik. Lilik diketahui merupakan ayah dari Setya Budi Dias (DIS), seorang staf administrasi di KPK.
Selanjutnya, Anom, Gus Haris, dan Lilik disebut melakukan tiga kali pertemuan di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Lilik diduga meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk mengurus perkara.
Pada pertemuan kedua, terjadi kesepakatan untuk menyiapkan uang tersebut agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan.
Dari uang yang berhasil dikumpulkan, Gus Haris kemudian menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi. Sementara sisa dana masih didalami penyidik.
