Jakarta, Torangbisa.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Perusahaan tersebut diduga memanipulasi dokumen perizinan, tetap menambang meski izin berakhir, hingga menggarap kawasan hutan lindung.
Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung pada Jumat, 6 November 2026.
Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan menggelar ekspose perkara.
“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025.
Dalam penyidikan, Kejagung mendalami dugaan manipulasi dokumen dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Sentosa Jaya di Kabupaten Konawe Utara.
Salah satu yang menjadi perhatian penyidik yakni Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. PT Bumi Sentosa Jaya diduga memanipulasi sejumlah dokumen untuk mengurus perizinan pertambangan, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Tim Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014,” ujar Anang.
“Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),” lanjutnya.
Kejagung juga mendalami dugaan PT Bumi Sentosa Jaya tetap melakukan aktivitas penambangan nikel setelah masa berlaku IUP perusahaan tersebut berakhir pada 2015.
Penyidik menduga perusahaan menjalin kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Selain itu, PT Bumi Sentosa Jaya diduga melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung. Perusahaan tersebut juga diduga menggunakan dokumen IUP miliknya untuk menjual hasil tambang yang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan yang sah.
“PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan,” kata Anang.
“PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya,” sambungnya.
Dalam perkara ini, penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara. PT Bumi Sentosa Jaya diduga memberikan sejumlah uang agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perizinan tidak dilakukan.
Kejagung menduga aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut memberikan keuntungan kepada PT Bumi Sentosa Jaya sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara.
Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Surat tugas untuk ahli juga telah diterbitkan guna mendukung proses pembuktian.
“Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan,” ujar Anang.
“Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan,” tambahnya.
