Jakarta, Torangbisa.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan pertambangan hingga barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung pada Senin, 9 November 2026. Proses penggeledahan turut didampingi Tim Forensik Digital.
“Dalam penyidikan perkara yang sama, pada Senin, 9 November 2026, Tim Penyidik dengan pendampingan Tim Forensik Digital menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Sdr. AK di Sulawesi Tenggara,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Enam kantor yang menjadi sasaran penggeledahan yakni kantor PT ANI di Kota Kendari, kantor PT ANI di lokasi tambang Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Selain itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Anang mengatakan seluruh barang bukti yang disita akan diteliti untuk mendalami keterkaitannya dengan aktivitas usaha PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi.
“Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian,” ujarnya.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi pada Jumat, 6 November 2026.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan menggelar ekspose perkara.
“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026,” kata Anang.
Dalam penyidikan, Kejagung mendalami dugaan manipulasi dokumen dalam proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Sentosa Jaya di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu yang menjadi perhatian penyidik yakni Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
PT Bumi Sentosa Jaya diduga memanipulasi sejumlah dokumen untuk mengurus perizinan pertambangan, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi hingga RKAB.
“Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),” ujar Anang.
Kejagung juga mendalami dugaan aktivitas penambangan yang tetap dilakukan PT Bumi Sentosa Jaya meski masa berlaku IUP perusahaan tersebut telah berakhir pada 2015. Perusahaan diduga menjalin kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
Selain itu, PT Bumi Sentosa Jaya diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP miliknya untuk menjual hasil tambang yang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan yang sah.
“PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan,” kata Anang.
“PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya,” sambungnya.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perizinan tidak dilakukan.
Kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut diduga memberikan keuntungan kepada PT Bumi Sentosa Jaya sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara. Kejagung telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas untuk ahli guna mendukung proses pembuktian.
Sebelum menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi, penyidik telah memeriksa 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM Pidsus Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Sementara penetapan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM Pidsus Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
Dalam perkara ini, PT Bumi Sentosa Jaya disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Untuk sangkaan pertama, perusahaan dijerat secara primair dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor.
Secara subsidair, PT Bumi Sentosa Jaya disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Selain itu, perusahaan juga disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
