Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik melalui pengelolaan pengetahuan yang sistematis dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Hery Onawame, saat membuka Sosialisasi Dokumen Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mimika yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Kamis (17/9/2026).
Hery mengatakan, dokumen manajemen pengetahuan SPBE memiliki makna strategis bagi Pemkab Mimika karena menjadi pedoman dalam mengelola pengetahuan, data, dan pengalaman penyelenggaraan SPBE secara sistematis.
Menurutnya, pengelolaan pengetahuan tidak boleh lagi bergantung pada individu tertentu, tetapi harus menjadi aset kelembagaan yang dapat diwariskan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Ketika terjadi perubahan personel, pergantian pejabat maupun perubahan struktur organisasi, pengetahuan dan pengalaman yang telah dibangun tidak ikut hilang, tetapi tetap menjadi bagian dari memori kelembagaan yang dapat dimanfaatkan generasi aparatur berikutnya,” ujar Hery.
Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika saat ini memiliki indeks SPBE dengan kategori cukup. Namun, domain tata kelola dan manajemen masih perlu mendapat perhatian serius.
Dengan kondisi tersebut, kata Hery, persoalan SPBE bukan semata-mata mengenai kekurangan aplikasi, melainkan bagaimana tata kelola, koordinasi dan pengelolaan pengetahuan dapat dilakukan dengan baik di seluruh perangkat daerah.
“Sosialisasi dokumen manajemen pengetahuan ini adalah rangka untuk menjawab persoalan tersebut. Kita tidak ingin transformasi digital pemerintah hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan,” katanya.
Menurut Hery, yang lebih penting adalah bagaimana sistem, data, informasi, aplikasi, sumber daya manusia serta pengetahuan yang dimiliki pemerintah dapat dikelola secara terpadu sehingga memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hery juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen rencana teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Ia berharap dokumen tersebut tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman bersama dalam menentukan prioritas pembangunan TIK, pengembangan sistem digital pemerintahan, integritas data, penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mempelajari dan menerapkan dokumen manajemen pengetahuan SPBE sebagai bagian dari pendukung kerja.
“Jangan sekadar menjadi dokumen administratif yang disimpan, tetapi harus ditindaklanjuti dan diterapkan dalam pekerjaan,” tegasnya.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan responsif dalam penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK).
Hery menyebut RITIK akan menjadi salah satu acuan penting dalam pembangunan TIK untuk beberapa tahun ke depan, termasuk mendukung keberlanjutan program Smart City yang telah dijalankan Pemkab Mimika.
“Tanpa RITIK yang jelas, pembangunan Smart City dan infrastruktur digital kita berisiko berjalan tanpa arah dan tidak terhubung. Karena itu, penyusunan RITIK harus dilakukan secara serius, komprehensif dan melibatkan seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hery menekankan pentingnya koordinasi antara penyusunan dokumen manajemen pengetahuan dengan program Smart City yang sudah berjalan.
Ia mengingatkan agar seluruh inisiatif digital di Kabupaten Mimika berada dalam satu sistem yang saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, integrasi dan kolaborasi menjadi hal penting dalam pembangunan ekosistem digital pemerintahan.
“Jangan sampai masing-masing OPD membangun sistem dan aplikasi tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi dengan perangkat daerah lainnya,” katanya.
Hery menambahkan, reformasi digital pemerintahan membutuhkan komitmen, konsistensi dan kerja sama seluruh pihak.
Teknologi, kata dia, hanyalah salah satu instrumen. Hal yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia, budaya kerja serta kemampuan aparatur dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama.
Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Mimika membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, mau berbagi pengetahuan, mampu berkolaborasi dan terus melakukan perbaikan.
“Kita bersama-sama memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan pengetahuan serta pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.
