Timika, Torangbisa.com – Tokoh masyarakat Mimika, Marianus Maknaipeku, menegaskan bahwa persoalan tapal batas wilayah harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Marianus menyikapi rencana Pemerintah Kabupaten Mimika yang terus mendorong pembangunan infrastruktur di Distrik Kapiraya dan sejumlah distrik lainnya sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dari kampung hingga kota.
Menurut Marianus, persoalan wilayah Kapiraya tidak seharusnya menjadi bahan intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan maupun hak atas wilayah tersebut.
“Kita mengacu pada UU, masalah tapal batas tanah pasti akan diselesaikan. Jadi masalah Kapiraya itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, kecuali pemerintah pusat, tetapi secara UU kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menilai langkah Pemkab Mimika untuk membangun infrastruktur di wilayah Kapiraya merupakan kebijakan yang positif, terlebih kawasan tersebut selama ini masih membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan.
Marianus mengatakan pembangunan harus dirasakan secara merata oleh masyarakat yang tinggal di kampung-kampung, termasuk masyarakat di wilayah yang selama ini dinilai masih tertinggal.
“Rencana Pemkab Mimika ini merupakan visi dan misi Bupati, yaitu membangun dari kampung ke kota. Apa yang sudah disepakati bersama masyarakat pemilik hak ulayat itu sah, dan kami lembaga mendampingi mereka agar pembangunan di kawasan yang selama ini tertinggal harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat yang berada di kampung-kampung juga memiliki hak untuk menikmati pembangunan, baik infrastruktur dasar maupun pelayanan pemerintah.
Karena itu, Marianus meminta seluruh pihak, termasuk anggota DPRK, untuk memahami persoalan batas wilayah dan hak ulayat sebelum menyampaikan klaim terhadap suatu wilayah.
“Kami meminta kepada saudara-saudara yang mengklaim Kapiraya, termasuk dari anggota DPRK, harus paham. Kalau bukan pemiliknya, tidak boleh bicara seolah-olah memiliki wilayah itu. Kalau saya pemiliknya, maka wajar saya memberikan apresiasi dan mendorong pemerintah daerah untuk membangun di Kapiraya,” katanya.
Lebih lanjut, Marianus mengajak seluruh pihak untuk menghormati batas wilayah dan kewenangan masing-masing daerah. Menurutnya, pembangunan seharusnya menjadi prioritas bersama tanpa mencampuri urusan pemerintahan daerah lain.
“Tuhan sudah menciptakan alam dan menempatkan manusia sesuai dengan karakteristik masing-masing, termasuk batas wilayah. Jadi saran saya, bangun kabupaten masing-masing dan jangan mengintervensi urusan kabupaten lain,” pungkasnya.
