TIMIKA, (Torangbisa.com) — Pemutaran film dokumenter “Pesta Babi’l” Kolonialisme di Zaman Kita” memunculkan polemik di berbagai daerah setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dilaporkan dibubarkan dan dilarang berlangsung.
Film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik karena mengangkat kritik terhadap proyek pembangunan dan situasi sosial di Tanah Papua. Perbedaan respons pun terlihat dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga aparat keamanan.
Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur, Natan Kuwan, menyampaikan kritik keras terhadap tindakan pembubaran pemutaran film tersebut. Menurutnya, pelarangan film justru memperlihatkan adanya upaya menutupi persoalan yang terjadi di Papua.
“Semua hal tentang Papua tidak boleh ditutup-tutupi. Mulailah bertindak adil untuk Papua. Jangan hanya kekayaan dan keindahannya saja yang terus ditampilkan, tetapi persoalan yang terjadi juga harus dibuka agar semua mata melihat realita di Papua,” ujar Natan kepada media ini, Sabtu (16/5/2026).
Natan yang juga merupakan Orang Asli Papua (OAP) meminta adanya penjelasan terbuka terkait alasan pembubaran nobar film tersebut di sejumlah tempat. Ia menilai tindakan sepihak tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah pusat.
“Kalau memang pembubaran itu murni inisiatif oknum, maka harus dijelaskan kepada publik apa motif dan kewenangannya. Jangan sampai tindakan seperti ini justru merugikan pemerintah sendiri dan menimbulkan tudingan yang tidak perlu,” katanya.
Ia juga mengajak generasi muda untuk menyaksikan film tersebut sebagai bagian dari upaya memahami berbagai realitas yang terjadi di Papua.
“Anak-anak muda harus berani melihat dan memahami kenyataan yang terjadi di tanah ini. Mari ramai-ramai menonton film ‘Pesta Babi’,” tambahnya
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi terkait pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut.
Menurut Yusril, pembubaran atau penghentian kegiatan nobar di sejumlah daerah bukan merupakan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
