Timika, Torangbisa.com — Diskusi dan deklarasi Pemuda Muslim Mimika yang berlangsung di Cafe Teko Mimika pada Jumat (15/05/2026) menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa, tokoh adat, pemerintah distrik, dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa lintas organisasi, tokoh masyarakat, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika Vincen Oniyoma, hingga Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun. Kapolres Mimika turut diwakili oleh KBO Sat Binmas Polres Mimika.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari konflik horizontal, radikalisme, peredaran minuman keras, persoalan sampah, hingga pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah.
Para peserta menilai ruang dialog seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi antar-elemen masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Mimika.
Ketua DAD Mimika, Vincen Oniyoma, menegaskan bahwa masyarakat adat Papua memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah dinamika sosial yang terjadi di Papua Tengah.
Ia menjelaskan masih terjadinya konflik komunal di Papua menunjukkan perlunya penguatan peran masyarakat adat dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di daerah.
Dalam forum tersebut, DAD Mimika juga menyampaikan rencana penyusunan draft program kolaborasi bersama TNI dan Polri untuk memperkuat pencegahan konflik, radikalisme, serta penguatan wawasan kebangsaan.
“Kami berharap ada kolaborasi nyata antara TNI-Polri dengan masyarakat adat,” katanya.
Ia juga berharap forum diskusi semacam ini terus dibuka agar masyarakat memiliki ruang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah maupun aparat keamanan.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, menyoroti persoalan minuman keras dan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di Mimika.
Menurutnya, kebijakan penghapusan minuman keras tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan regulasi nasional.
“Kalau mau diubah total, harus dari pusat,” ujarnya.
Terkait persoalan sampah, Merlyn menyebut Perda tahun 2012 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini sehingga membutuhkan pembaruan regulasi.
Ia juga mendorong keterlibatan mahasiswa dalam membantu pemerintah melalui program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk dalam isu kebersihan dan pendataan.
“Kenapa tidak gandeng mahasiswa? Mereka bisa membantu pemerintah,” katanya.
Menutup kegiatan tersebut, Merlyn mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan persatuan di Kabupaten Mimika.
“Kalau bukan kita yang jaga Timika, siapa lagi,”Tutupnya.
