Scroll untuk baca artikel
Politik

DPRK Mimika Soroti Kesejahteraan Karyawan SPPG, Hj. Rampeani: Jangan Sampai Pekerja Tak Diperhatikan

×

DPRK Mimika Soroti Kesejahteraan Karyawan SPPG, Hj. Rampeani: Jangan Sampai Pekerja Tak Diperhatikan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRK kabupaten Mimika, Hj. Rampeani rachman (Foto: Yani/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Anggota DPRK Kabupaten Mimika, Hj. Rampeani Rachman, menyoroti serius kesejahteraan karyawan di dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Ia menegaskan agar pengelola tidak mengabaikan kebutuhan dasar pekerja, termasuk hak makan dan jaminan kesehatan.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Saat diwawancarai awak media di Hotel Serayu, Kamis (16/04/2026), Hj. Rampeani Rachman mengungkapkan keprihatinannya atas laporan yang diterimanya terkait sejumlah karyawan dapur SPPG yang diduga tidak mendapatkan makan selama bekerja.

“Jangan sampai kita memberi makan dan pelayanan ke luar, tetapi karyawan sendiri tidak diberi makan. Ini sangat disayangkan,” tegasnya.

Ia meminta kepada seluruh pengelola dapur SPPG di Kabupaten Mimika untuk lebih mengutamakan kesejahteraan para pekerja yang selama ini menjadi ujung tombak penyediaan makanan dalam jumlah besar.

Menurutnya, beban kerja karyawan dapur SPPG tidak ringan. Mereka harus bekerja hampir 24 jam untuk menyiapkan ratusan porsi makanan dengan berbagai menu setiap harinya.

“Ini bukan seperti usaha kecil dengan produksi terbatas. Mereka bekerja dengan skala besar, membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan harus tidur larut dan bangun lebih awal. Kesehatan mereka jelas sangat rentan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hj. Rampeani juga menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial. Ia mendorong agar seluruh pekerja didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan penting untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja, termasuk dalam perjalanan. Sementara BPJS Kesehatan sangat membantu saat mereka sakit dan membutuhkan pelayanan medis,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pengelola dapur SPPG di Mimika dapat lebih bertanggung jawab dalam memperhatikan hak-hak pekerja, seiring dengan tuntutan kerja yang tinggi.

“Kalau karyawan sehat dan sejahtera, pelayanan kepada masyarakat juga pasti akan lebih optimal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, memastikan ketidakhadiran Bupati Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang II bukan karena menghindari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, melainkan karena sedang mengikuti agenda nasional.

Politik

Timika, Torangbisa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026).

Politik

Timika, Torangbisa.com – Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menanggapi berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait tudingan bahwa Bupati Mimika lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.