Morotai, Torangbisa.com — Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan talud penahan ombak di Desa Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Ketua DPRD Pulau Morotai Muhammad Rizki bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung mengecek kondisi talud, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung titik-titik kerusakan talud yang berada di kawasan pesisir dan berpotensi mengancam permukiman warga.
Dalam rombongan tersebut hadir Ketua DPRD Muhammad Rizki, Jainudin Papala (PKS), Suhari Lohor (PKS), Naswin Rowo (PKB), Hi. Zainal Karim, Sukri Mandea (Demokrat), serta Yafet Sidigol (PDIP).
Para anggota DPRD melihat langsung kondisi talud yang mengalami kerusakan akibat hantaman gelombang laut. Sejumlah bagian bangunan tampak mengalami keretakan, patah dan ambruk, sementara material batu dan pasir berserakan di sekitar lokasi.
Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pulau Morotai untuk mencari langkah penanganan terhadap kondisi talud tersebut.
Menurut Rizki, kondisi kerusakan talud sudah cukup mengkhawatirkan karena terdapat bagian bangunan yang telah patah. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengancam rumah warga yang berada di kawasan pesisir.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas PU Morotai agar bisa dianggarkan melalui Dana BTT, karena kondisi kerusakan taludnya sudah patah dan bisa mengancam rumah warga,” kata Rizki.
Ia menegaskan, hasil pengecekan di lapangan akan menjadi bahan bagi DPRD untuk mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penanganan secepatnya.
Sementara itu, anggota DPRD Komisi III Naswin Rowo mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan secara langsung sejumlah titik kerusakan yang dikeluhkan masyarakat.
“Tujuan kami turun ke lapangan ini untuk melihat sejumlah titik kerusakan yang ada,” ujar Naswin.
Sebelumnya, kerusakan talud di Desa Doku Mira telah berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Lebih dari 20 rumah warga dilaporkan terdampak genangan air laut ketika terjadi pasang tinggi.
Kondisi tersebut membuat warga khawatir, terlebih sejumlah bagian talud sudah terkikis dan mengalami kerusakan. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar kerusakan tidak semakin meluas dan air laut tidak kembali masuk ke kawasan permukiman.
Selain mendorong penganggaran melalui Dana BTT, DPRD juga sebelumnya menyatakan akan memastikan kewenangan penanganan talud tersebut. Jika menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui balai terkait, pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan koordinasi guna mendapatkan penanganan.
DPRD Pulau Morotai berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut mengingat posisi talud yang berada di kawasan pesisir dan berkaitan langsung dengan keselamatan serta perlindungan rumah warga dari ancaman gelombang laut.
