TIMIKA, (Torangbisa.com) — Direktur RSUD Mimika, dr. Helena Burdam, akhirnya buka suara terkait polemik proyek pembangunan rumah sakit dengan skema multiyears yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan, proyek tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan telah melalui proses perencanaan panjang dan matang sejak beberapa tahun lalu.
“Ini bukan proyek tiba-tiba. Master plan RSUD Mimika sudah disusun sejak tahun 2020, kemudian Detail Engineering Design (DED) disiapkan pada 2024,” tegas Helena kepada media, Senin, (13/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rencana pengembangan tersebut juga telah masuk dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Mimika 2025–2029. Bahkan, pembahasan teknisnya turut dilakukan dalam pertemuan di Makassar pada November 2025 yang dihadiri Badan Anggaran legislatif.
Total anggaran yang disiapkan untuk pengembangan RSUD Mimika mencapai Rp242 miliar. Proyek ini akan dijalankan secara bertahap melalui skema multiyears agar pembangunan tidak terhambat oleh mekanisme penganggaran tahunan.
“Kalau menunggu anggaran tiap tahun, pembangunan bisa terhenti. Karena itu digunakan skema multiyears, dengan pelaksanaan dalam tiga tahap,” jelasnya.
Adapun tahapan pembangunan dirinci sebagai berikut: tahun 2026 sebesar Rp72 miliar, tahun 2027 sebesar Rp110 miliar, dan tahun 2028 sebesar Rp60 miliar.
Helena menekankan, skema ini juga bertujuan menjaga kesinambungan proyek, termasuk memastikan pengerjaan tetap dilanjutkan oleh kontraktor yang sama hingga tuntas.
“Supaya tidak putus di tengah jalan dan pembangunan berjalan berkelanjutan sampai selesai,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi pelayanan RSUD Mimika yang saat ini sudah mengalami tekanan kapasitas cukup serius. Dengan jumlah tempat tidur yang tersedia hanya 181 unit, kebutuhan harian bahkan kerap menembus angka 300 pasien.
“Artinya, kita masih kekurangan sekitar 150 tempat tidur. Ini yang membuat pelayanan rawat inap terkesan lambat karena keterbatasan ruang,” ungkapnya.
Kondisi tersebut juga berdampak pada layanan di Instalasi Gawat Darurat (UGD), di mana pasien yang seharusnya hanya menjalani observasi selama 4–6 jam, justru bisa tertahan hingga berhari-hari akibat penuhnya ruang perawatan.
“Banyak pasien tertahan di UGD sampai tiga hari karena bangsal penuh. Ini kondisi yang tidak ideal dan harus segera diatasi,” tegasnya.
Ia menilai, pengembangan RSUD Mimika merupakan kebutuhan mendesak, mengingat peran rumah sakit tersebut sebagai rujukan utama bagi wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan.
“Ini bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
