Timika, Torangbisa.com – Insiden berdarah yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada 31 Maret 2026 kembali memantik keprihatinan serius.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, menilai peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa situasi keamanan di Tanah Papua masih jauh dari kata aman dan membutuhkan langkah penyelesaian yang konkret dari pemerintah pusat.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, mengatakan bahwa konflik dan kekerasan bersenjata yang terus berulang di Papua menunjukkan belum adanya penyelesaian menyeluruh dari negara terhadap persoalan yang sudah berlangsung lama.
Menurutnya, insiden berdarah di Dogiyai bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian konflik yang terus terjadi dari tahun ke tahun.
Ia menyoroti keberlanjutan pengiriman satuan tugas (satgas) TNI-Polri ke Papua yang dinilai sebagai indikasi besarnya pembiayaan negara dalam pendekatan keamanan.
“Pergantian satgas setiap tahun menunjukkan bahwa negara terus menggelontorkan anggaran besar untuk pendekatan militer, namun tidak menyentuh akar persoalan konflik di Papua,” ujarnya.
Yosep juga menyinggung sikap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dinilai lebih aktif menawarkan diri sebagai mediator konflik di luar negeri, sementara konflik bersenjata di Papua belum mendapatkan perhatian serius dalam bentuk dialog damai.
Ia menilai slogan “Papua Tanah Damai” selama ini belum diikuti dengan langkah nyata dari pemerintah pusat untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi di lapangan.
YLBH Papua Tengah secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang dialog antara Jakarta dan Papua sebagai solusi damai yang berkelanjutan. Yosep menekankan bahwa masyarakat Papua tidak menginginkan wilayahnya terus menjadi arena konflik bersenjata antara TNI-Polri dan kelompok TPN-OPM.
“Korban dari konflik ini jelas adalah masyarakat sipil. Selain itu, konflik juga menghambat pembangunan di Tanah Papua,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan konflik di daerah lain seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Kalimantan, namun belum mampu menghadirkan solusi serupa di Papua.
Lebih lanjut, Yosep mengungkapkan bahwa perhatian dari Komisi Tinggi PBB yang menilai Papua sebagai “zona merah” seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk mengedepankan dialog dibanding pendekatan militer.
“Harus ada political will dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Semua pihak menginginkan Papua benar-benar menjadi tanah damai, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
YLBH Papua Tengah menilai bahwa tanpa komitmen kuat dari pemerintah untuk membuka dialog dan menghentikan kekerasan, konflik di Papua akan terus berulang dan menimbulkan korban dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, aparat keamanan, maupun kelompok bersenjata.
