Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika berjalan transparan dan tidak bisa dimanipulasi.
Penegasan itu disampaikan dalam apel gabungan di pusat pemerintahan Mimika, Senin (30/03/2026), sekaligus menjawab berbagai isu miring yang berkembang di tengah ASN.
Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa seluruh usulan jabatan ASN diproses melalui sistem resmi dan diawasi langsung olehnya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menuturkan, setiap nama yang diusulkan terlebih dahulu dikirim ke BKN melalui BKPSDM, kemudian diverifikasi sebelum akhirnya mendapat keputusan berupa rekomendasi, tidak direkomendasikan, atau tidak dapat diproses.
“Saya cek sendiri sebelum approve. Tidak ada yang bisa intervensi, karena akun itu saya pegang langsung,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu kendala terbesar dalam proses tersebut justru berasal dari data ASN itu sendiri, khususnya pada sistem MySAPK (MyASN) yang belum diinput secara lengkap. Banyak ASN, kata dia, tidak memperbarui riwayat pangkat maupun jabatan sehingga berdampak pada penilaian karier.
“Sudah pangkat tinggi, tapi data sebelumnya tidak diinput. Ini yang membuat proses terhambat,” jelasnya.
Bupati juga meminta ASN tidak mudah curiga terhadap hasil mutasi jabatan, karena seluruh keputusan telah melalui proses verifikasi berlapis dan dibahas bersama Wakil Bupati.
Ia sekaligus menanggapi isu yang berupaya memecah hubungan antara dirinya dan Wakil Bupati. Johannes menegaskan bahwa semua keputusan diambil secara bersama dan tidak ada perbedaan pandangan di antara keduanya.
“Ada upaya memecah belah, tapi semua keputusan itu kami ambil bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar ASN tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak produktif. Ia juga menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelayan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan dan peningkatan indeks pembangunan daerah.
Bupati juga memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Mimika.
“Tujuan akhir kita adalah masyarakat sejahtera dan indeks pembangunan terus meningkat,” pungkasnya.
