Timika, Torangbisa.com – Komite Oahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Tengah resmi menunjuk Yomin Wanimbo sebagai Penjabat Sementara (Caretaker) Ketua KONI Kabupaten Mimika.
Penunjukan ini dilakukan untuk membenahi organisasi KONI Mimika sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Muskablub).
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KONI Papua Tengah Nomor: 23/K.KONI-KM/I/Tahun 2026 tentang Pengesahan Susunan Personel Caretaker KONI Kabupaten Mimika Tahun 2026.
SK ini diterbitkan berdasarkan hasil rapat KONI Papua Tengah pada 20 Januari 2026, menyusul rekomendasi dan permohonan dari cabang-cabang olahraga (cabor) serta Bupati Mimika tertanggal 21 Desember 2025, Antonius Kemong ditugaskan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan Muskablub guna memilih Ketua KONI Mimika definitif.
Ketua Panitia Muskablub, Antonius Kemong saat menggelar jumpa pers mengatakan bahwa, KONI Papua Tengah menilai pembentukan caretaker penting dilakukan mengingat kondisi kepengurusan KONI Mimika dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak berjalan optimal.
“Situasi ini mendorong Bupati dan Wakil Bupati Mimika mengeluarkan rekomendasi agar organisasi KONI segera dibenahi,” kata Antonius Kemong, Rabu (21/1/2026).
Selain pembenahan organisasi, langkah ini juga dilakukan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu pelaksanaan PON yang semakin dekat menuntut kesiapan organisasi serta pembinaan atlet berprestasi yang akan mewakili Mimika.
“Menindaklanjuti dukungan tersebut, pada 20 Januari 2026 KONI Papua Tengah menerbitkan SK pembentukan caretaker. Ketua KONI Papua Tengah kemudian menunjuk Yomin Wanimbo, yang merupakan pengurus KONI Provinsi Papua Tengah, sebagai Ketua Caretaker KONI Mimika,” terang Antonius.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Karateker Bidang Legal KONI Mimika, Hamsel Serat, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) KONI Mimika tidak memiliki hambatan dari sisi hukum, selama seluruh cabang olahraga (cabor) telah sepakat dan Surat Keputusan (SK) karateker telah diterbitkan oleh KONI Provinsi.
Menurut Hamsel, apabila seluruh cabor sudah menyetujui pelaksanaan Musdalub dan lokasi kegiatan telah dibagikan, maka tidak ada persoalan hukum yang perlu dikhawatirkan. Ia menekankan bahwa legalitas menjadi dasar utama dalam menjalankan tahapan organisasi.
“Kalau dari segi hukum, apabila cabor sudah sepakat dan SK karateker dari KONI Provinsi sudah keluar, maka tidak ada hambatan. Legalitasnya jelas, jadi tidak perlu ada keraguan,” ujar Hamsel.
Ia menjelaskan, setelah SK karateker diterbitkan oleh KONI Provinsi, pihaknya di daerah tinggal menjalankan seluruh tahapan Musdalub sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku.
Terkait pembentukan panitia Musdalub, Hamsel menilai hal tersebut juga tidak menjadi persoalan karena kewenangan karateker sudah jelas. Panitia dapat dibentuk sesuai mekanisme yang ada demi kelancaran pelaksanaan Musdalub.
“Untuk penentuan panitia, saya pikir sudah jelas. Karateker memiliki kewenangan, sehingga semua bisa berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
