Timika, Torangbisa.com – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Kerukunan Keluarga Maluku Utara (KKMU) Kabupaten Mimika terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musda melalui pertemuan bersama ketua-ketua pilar organisasi.
Hal ini disampaikan Plt. Ketua Kerukunan Keluarga Maluku Utara (KKMU) Kabupaten Mimika, Hj. Rempeani Rachman, saat diwawancarai awak media di Hotel Grand Tembaga, Rabu (21/01/2026).
Hj. Rempeani Rachman menjelaskan, pertemuan yang digelar tersebut diikuti oleh enam pilar KKMU serta satu badan otonom.
Pertemuan ini lebih difokuskan pada pematangan teknis dan substansi persiapan Musda, sementara penetapan waktu dan tempat pelaksanaan masih akan diputuskan dalam rapat lanjutan.
“Pertemuan hari ini lebih mengarah pada pematangan persiapan Musda. Untuk penetapan waktu dan tempat memang belum ditentukan, namun rencananya pada hari Jumat nanti kami akan kembali menggelar pertemuan bersama panitia dan ketua-ketua pilar untuk memutuskan waktu dan tempat pelaksanaannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda KKMU, William Kawang, mengatakan bahwa agenda Musda merupakan bagian penting dari mata rantai organisasi dalam rangka melahirkan kepemimpinan definitif KKMU Kabupaten Mimika periode 2026–2030.
“Musda ini adalah dasar untuk melahirkan pemimpin definitif KKMU. Kami sangat mengharapkan dukungan, doa, dan kerja sama dari seluruh warga KKMU di Kabupaten Mimika agar pelaksanaan Musda berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan,” kata William.
Ia juga menambahkan bahwa persaingan yang sehat dalam organisasi sangat penting sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.
Menurutnya, organisasi harus berjalan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berlaku secara terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kita harus bergandeng tangan menyukseskan Musda ini. Pemimpin yang lahir nanti adalah representasi warga Maluku Utara di Kabupaten Mimika, bahkan diharapkan mampu menjadi perwakilan terbaik KKMU di tanah Papua,” tambahnya.
Lebih lanjut, William menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda juga memerlukan koordinasi dengan para pejabat asal Provinsi Maluku Utara.
Hal ini dilakukan agar pada saat pelantikan kepengurusan baru nantinya, para pejabat tersebut dapat hadir dan memberikan dukungan.
“Setelah kita mendapatkan pemimpin, kami berharap para pejabat dari Maluku Utara bisa hadir pada saat pelantikan nanti sebagai bentuk dukungan moral dan kebersamaan,” tutupnya.
