Sosial

Musdat Adat Lemasa dan Lemasko Jadi Solusi Penyatuan Masing-masing Lembaga Adat. Tokoh Pemuda Amungme Apresiasi Kepada Bupati Mimika

×

Musdat Adat Lemasa dan Lemasko Jadi Solusi Penyatuan Masing-masing Lembaga Adat. Tokoh Pemuda Amungme Apresiasi Kepada Bupati Mimika

Sebarkan artikel ini
Tokoh Pemuda Amungme, Vinsent Oniyoma (foto: Istimewa)

Timika, Torangbisa.com – Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama elemen elemen masayarakat dalam membahas isue – isue Nasional dan Daerah khususnya terkait kamtibmas di kabupaten Mimika (FORKOPIMDA), telah di selenggarakan di Hotel Cenderawasih pada tanggal 2 September 2025.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Bapak Johannes Rettob. Fokus utama adalah membangun kesadaran kolektif bersama untuk menjaga kamtibmas di Honai rumah kita Mimika.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Dalam kesempatan itu Bupati Mimika berharap masyarakat menjadi kunci utama dalam merawat kedamaian dan ketentraman masayarakat untuk Kamtibmas dalam situasi saat ini.

Bupati Mimika juga mendapatkan beberapa masukan dan usulan dari masayarakat adat suku Amungme dan kamoro terkait musdat Lemasa dan Lemasko yang harus di laksanakan sebagai forum Demokratik Adat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kedua lemabaga tersebut.

Masayarakat Adat Amungme dan Kamoro dalam momen itu berharap dan juga memberikan masukan agar pemerintah tetap netral dan tidak memihak ke pihak mana pun atau melegitimasi kelopok kelompok yang mengatasnamakan pimpinan pimpinan Lemasa dan lemasko.

Mereka berharap berdasarkan masukan dua suku besar sebagai pemilik negeri Amungsa tanah kamoro agar dalam waktu dekat bisa terbentuk Tim Kerja sekretariat bersama (Sekber) dari kedua suku masing masing untuk kerja kerja mempersiapkan MUSDAT yang akan di dukung oleh perintah daerah melalui Bupati Mimika.kata mereka, Sekber solusi untuk mempersatukan suku Amungme dan kamoro dari tiap wilayah Adat.

Untuk di ketahui bersama bahwa Sekber akan kerja untuk mempersiapkan seluruh dokumen, sosialisasi, penyatuan kelompok Adat, dan mempersiapkan materi materi Musdat demokratik Adat. Sekber di bentuk masing masing oleh kedua suku besar yaitu Amungme dan kamoro sendiri,kamoro membentuk sekbernya sendiri dengan melibatkan semua elemen masayarakat Adat kamoro sebalik Amungme jugaa membentuk sekber sendiri dengan melibatkan semua elemen suku yang ada.

Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Rettob karena menyampaikan akan duduk bersama untuk mendiskusikan langka dan mencari solusi sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah agar masayarakat Adat dia suku Amungme dan kamoro bisa melaksanakan Musdat dalam waktu dekat.

Dalam Rapat koordinasi Forkompimda tersebut bupati menyampaikan pernyataan berikut mengenai revitalisasi hukum adat dan rekonstruksi sosial di Mimika menjadi perhatian bersama untuk 2 suku ini bisa menjadi Mitra strategis dalam pembangunan Mimika ke depan.

Di akhir Vinsnent Ondo juga menyampaikan bahwa, upaya ini menjadi perhatian bersama dalam upaya merajuy kembali eksistensi adat 2 suku pemilik negeri.

“Tema ‘Menyulam Kembali Noken Adat Amungme dan Perahu Adat Kamoro yang Telah Bocor’ secara kuat melambangkan tantangan yang di hadapi masyarakat adat Amungme dan Kamoro di Mimika. Ini bukan hanya metafora budaya, melainkan mewakili krisis sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam akibat marginalisasi historis, konflik internal, dan tekanan eksternal.

Sosial

“Kami mewakili seluruh pelanggan dan konsumen serta seluruh masyarakat kabupaten Mimika yang turut merasakan dampak atau akibat masalah internet di Timika yang sudah terjadi kurang lebih dua bulan sejak agustus hingga september 2025, berharap secepatnya normal kembali,” ungkap Zadrak Rayar mewakili pelanggan dan konsumen di Timika.

Sosial

“Lemasko di bawah kepemimpinan Bapak Gerry Okoare menghimbau seluruh masyarakat adat Bomberay untuk tidak menyikapi isu-isu yang menyesatkan atau mengikuti ajakan demo dari luar. Khususnya kepada anak-anak muda yang mudah terpengaruh, apalagi setelah mengkonsumsi alkohol, agar tidak ikut-ikutan menandatangani surat pernyataan yang bertolak belakang dengan situasi keamanan daerah,” tegas Marianus, Selasa (2/9/2025).