Pemerintahan

Pertama di Papua, Tiga OPD Lingkup Pemkab Mimika Terima Sertifikat ISO/IEC 27001

×

Pertama di Papua, Tiga OPD Lingkup Pemkab Mimika Terima Sertifikat ISO/IEC 27001

Sebarkan artikel ini
Foto bersama Bupati Mimika, Johannes Rettob saat kegiatan sosialisasikan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (foto: Istimewa)

Timika, Torangbisa.com – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial menerima sertifikat ISO/ IEC 27001 : 2022.

Tiga OPD ini merupakan dinas yang pertama kalinya di Provinsi Papua yang menerima sertifikat ISO/IEC 27001 : 2022.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Penyerahan sertifikat ISO/IEC 27001 : 2022 langsung diberikan Bupati Mimika Johannes Rettob kepada Kepala Bapenda, dan perwakilan Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan, Rabu (27/8/2025) di Hotel Swisbelinn.

Diketahui, tiga OPD lingkup Pemkab Mimika tersebut telah menerapkan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan terus memperbaiki sistem keamanan informasi di suatu organisasi.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pemerintah daerah harus bangga karena diberi penghargaan sistim keamanan elektronik berbasis data. Semua pemerintah daerah diaudit terkait sistim keamanan informasi.

Tahun lalu pemerintahan daerah baru mendapatkan nilai 2 dari angka minimal 5. Nilai ini dilihat dari keterlibatan instansi pemerintah daerah dan vertikal untuk mengakses data di ISO 27001. Untuk Provinsi Papua kata Rettob, baru ada tiga OPD yang telah memiliki sertifikasi ISO 27001.

“Di seluruh tanah Papua baru tiga OPD lingkup Pemkab Mimika yang dapat sertifikat ISO 27001,” ungkapnya.

Di akhir jabatannya nanti, Rettob berharap baik OPD maupun instansi vertikal juga bisa mendapatkan sertifikat ISO. Semua OPD dan instansi vertikal pasti bisa untuk mendapatkan sertifikat ISO.
Dengansertifikasi ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dengan basis satu data yang terpusat di Disdukcapil dan terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, maka Pemkab Mimika berharap semua OPD khususnya yang melakukan pelayanan publik bisa memiliki sertifikasi ISO. Dengan sertifikasi ISO ini agar seluruh pemerintah daerah bisa mengikuti prosedur berbasis satu data untuk semua pelayanan pemerintahan.

Mengingat pentingnya sertifikasi ISO inilah, Bupati Rettob menghimbau OPD lingkup Pemkab Mimika dan instansi vertikal yang melayani publik agar dapat melakukan integrasi ISO. Lebih lanjut kepada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Penanggung Jawab Inisiatif dan Koordinasi (PIC) agar dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dengan baik.

“Bayangkan jika kita ke Dukcapil terus tinggal enter saja dengan data yang ada di KTP. Mau pelayanan apa saja jadi mudah. Baik PBG, SKCK, paspor, tidak perlu lagi isi data-data langsung enter saja semua bisa terlayani. Jadi memudahkan pelayanan,”pungkas Rettob.

Pemerintahan

“Melalui kegiatan ini, para ASN di DPMPTSP diharapkan memperoleh pemahaman, keterampilan, dan penguasaan penggunaan aplikasi E-Kinerja secara tepat. Hal ini sangatlah penting, mengingat dinas DPMPTSP merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan perizinan maupun investasi,” ujar Yakobus Karet.

Pemerintahan

“Kalau Dinas PU, saya sudah mengikuti laporannya. Kenapa belum jalan? Karena ada persoalan sebelumnya. Pertama, pergantian PPK yang terus terjadi membuat pekerjaan jadi lambat. Kedua, semua kegiatan harus melalui evaluasi bersama inspektorat dan APIP untuk dilakukan review, apakah yang ditenderkan itu betul atau tidak. Proses ini yang membuat waktu jadi panjang,” jelas Bupati Johannes Rettob.