Timika, Torangbisa.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta kepada pihak pengusaha ataupun vendor-vendor yang mensupport dukungan untuk pelaksanaan Musyawarah Adat (Musdat) agar sebaiknya dihentikan dulu jika tidak mau rugi.
Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku, menegaskan bahwa Musyawarah Adat (Musdat) Lemasko hanya akan diselenggarakan pada tahun 2027 sesuai dengan keputusan internal lembaga.
Marianus khawatir terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Lemasko yang dalam waktu dekat akan melaksanakan Musdat, yang dinilai sebagai tindakan ilegal.
Ia mengungkapkan adanya informasi bahwa kegiatan tersebut melibatkan konsumsi makanan kotak hingga pengadaan vendor, yang menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan menanggung biayanya.
“Saya harap kami dari Lemasko di bawah pimpinan Bapak Gery Okoare tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk apa pun,” tegasnya saat ditemui di Hotel Serayu, Kamis (10/4/2025).
Ia pun meminta kepada seluruh pihak yang mendukung rencana Musdat di luar kepemimpinan resmi Lemasko agar segera menghentikan semua kegiatan, termasuk kerja sama dengan vendor ataupun perjanjian lainnya.
Menurutnya, hal itu berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap tidak sah tersebut.
“Kita ini bekerja sama dengan Freeport, dan Freeport tidak mungkin mengeluarkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas, apalagi pemerintah,” lanjut Marianus.
Ia juga mengingatkan akan pengalaman di masa lalu, di mana kegiatan Musdat serupa justru menimbulkan masalah keuangan.
Untuk itu ia berharap agar semua pihak dapat menjaga komitmen dan mengikuti mekanisme yang sah dalam setiap kegiatan adat yang melibatkan Lemasko.
“Dulu pernah terjadi, orang bilang Musdat tapi ujung-ujungnya dana sisa digunakan untuk bayar utang. Itu kami tidak mau terjadi lagi,” tegasnya.
