Pemkab Mimika

“Program ini luar biasa. Harusnya seluruh Kabupaten Mimika mencontoh. Terima kasih kepada Distrik Wania yang sudah memulai langkah besar ini untuk mendukung program pemerintah, termasuk program presiden soal penanganan sampah,” ujar Bupati Rettob dalam peluncuran program tersebut, Jumat (29/8).

“Melalui kegiatan ini, kita berharap para pelajar dapat menjadi generasi yang berkarakter, cinta tanah air, serta mampu menjadi teladan di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, kita bersama-sama dapat mewujudkan visi Kabupaten Mimika 2025–2029 menuju Gerbang Emas, yakni Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera,” ujar Frans Kambu.

Diketahui, tiga OPD lingkup Pemkab Mimika tersebut telah menerapkan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan terus memperbaiki sistem keamanan informasi di suatu organisasi.

“SMKI, terutama yang berbasis ISO/IEC 27001, dapat membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku,” jelas Slamet.

“Proses renovasi sudah berjalan sejak dua minggu lalu dan ditargetkan selesai akhir Agustus ini. Sekolah rakyat di Mimika akan menampung 100 siswa, masing-masing 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata John di Timika, Senin (25/8).

“Melalui kegiatan ini, para ASN di DPMPTSP diharapkan memperoleh pemahaman, keterampilan, dan penguasaan penggunaan aplikasi E-Kinerja secara tepat. Hal ini sangatlah penting, mengingat dinas DPMPTSP merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan perizinan maupun investasi,” ujar Yakobus Karet.

“Gereja tidak hanya dipanggil untuk bertumbuh secara rohani, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di Tanah Papua,” ujarnya.

“Target kami sebenarnya 80, maunya kami seperti itu. Tetapi nanti kita lihat apakah guru-guru mampu atau tidak, karena kendala utama kita adalah kekurangan tenaga pengajar. Saat ini, jumlah kelas ada empat, namun belum tersedia guru yang cukup,” jelas Bupati Johannes Rettob.

“Kalau Dinas PU, saya sudah mengikuti laporannya. Kenapa belum jalan? Karena ada persoalan sebelumnya. Pertama, pergantian PPK yang terus terjadi membuat pekerjaan jadi lambat. Kedua, semua kegiatan harus melalui evaluasi bersama inspektorat dan APIP untuk dilakukan review, apakah yang ditenderkan itu betul atau tidak. Proses ini yang membuat waktu jadi panjang,” jelas Bupati Johannes Rettob.