Morotai, Torangbisa.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali dihadapkan pada tumpukan persoalan pelayanan publik.
Samurai Distrik UNIPAS membawa sedikitnya 10 tuntutan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (28/9/2026).
Salah satu tuntutan paling keras adalah persoalan kekeringan panjang yang dinilai semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan kebun rakyat di sejumlah wilayah Morotai.
Massa mendesak pemerintah tidak lagi memandang kekeringan sebagai persoalan musiman biasa.
Mereka meminta langkah penanganan yang lebih serius, bahkan mendorong agar kondisi tersebut diupayakan untuk ditetapkan sebagai bencana kekeringan hingga tingkat nasional, apabila memenuhi ketentuan dan indikator yang dipersyaratkan.
Menurut mahasiswa, krisis air telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada penanganan sementara, tetapi menyiapkan langkah penanggulangan yang terukur dan berkelanjutan.
Selain kekeringan, persoalan air bersih di RSUD Ir. Soekarno menjadi tuntutan utama mahasiswa. Mahasiswa mempertanyakan rumah sakit yang masih membutuhkan distribusi air menggunakan mobil tangki. Mereka menyebut kebutuhan tersebut menghabiskan sekitar Rp30 juta per bulan.
Bagi massa, kondisi tersebut menunjukkan persoalan air di rumah sakit belum menyentuh akar masalah.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai didesak membangun sumur bor sebagai salah satu solusi permanen, bukan terus bergantung pada pasokan air tangki.
Mahasiswa menyebut persoalan tersebut telah mereka dorong sejak 2025, namun hingga kini belum mendapatkan solusi permanen.
Persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari 10 tuntutan mahasiswa.
Mereka menyebut keterbatasan dokter spesialis di RSUD Ir. Soekarno menjadi persoalan yang perlu segera ditangani. Mahasiswa menyinggung pasien, termasuk ibu hamil yang membutuhkan tindakan operasi, masih harus dirujuk keluar daerah ketika pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia.
Selain tenaga medis, mahasiswa juga mempertanyakan kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang menurut mereka belum sepenuhnya mendukung pelayanan pasien.
Mahasiswa juga membawa persoalan seorang nelayan Desa Sambiki yang disebut telah memasuki hari ke-10 hilang.
Mereka mendesak pemerintah serius dalam proses pencarian dan meminta dukungan Basarnas serta sarana-prasarana pencarian yang memadai.
Bagi massa, hilangnya seorang warga tidak boleh berhenti pada pencarian seadanya. Pemerintah diminta memastikan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dikerahkan untuk menemukan nelayan tersebut.
Samurai Distrik UNIPAS juga menagih janji Wakil Bupati Pulau Morotai yang sebelumnya disebut akan turun bersama staf untuk melihat langsung persoalan di Pasar CBD Gotalamo.
Mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya hadir ketika menerima kritik, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memastikan persoalan yang ditemukan benar-benar ditindaklanjuti.
Mereka menegaskan aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan masalah, tetapi membawa solusi dan meminta pemerintah membuka ruang hearing untuk membahas seluruh persoalan tersebut.
Aksi kemudian diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan.
Dalam keterangan massa, seorang peserta aksi yang disebut Camerad Ikal diduga mengalami pemukulan oleh aparat. Massa kemudian mempertanyakan tindakan tersebut dan menyebut tindakan kekerasan terhadap peserta aksi sebagai bentuk pembungkaman terhadap penyampaian aspirasi.
Ketegangan kembali terjadi ketika massa melakukan pembakaran ban di sekitar lokasi aksi
Sekitar pukul 11.30 WIT, massa juga menyebut terjadi penyiraman dan penutupan akses jalan menggunakan pagar besi.
Dalam catatan massa, beberapa peserta disebut menjadi korban dalam rangkaian kejadian tersebut, di antaranya Roki, Koordinator Aldi, Vikram dan peserta lainnya.
Samurai Distrik UNIPAS tetap mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai membuka ruang hearing dan memberikan jawaban atas tuntutan yang mereka bawa.
Bagi mahasiswa, kekeringan, air bersih RSUD, minimnya dokter spesialis, fasilitas kesehatan, nelayan hilang hingga persoalan pelayanan publik bukan sekadar daftar tuntutan. Persoalan tersebut dinilai menyangkut langsung kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat Morotai
Hinga kekacauan berlansung tidak ada titik terang atau jawaban dari pemerintah Daerah Morotai
