Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, memastikan pemerintah akan melanjutkan pembangunan ruas jalan di kawasan Bundaran Petrosea setelah prosesi adat pembukaan dilakukan, Sabtu (14/02/2026).
Hal itu disampaikan Inosensius Yoga Pribadi saat diwawancarai awak media di lokasi kegiatan.
Ia menjelaskan, pembukaan akses jalan diawali dengan simbolis Bupati yang naik ke atas alat berat untuk mendorong dan membongkar timbunan yang selama ini menjadi penutup jalan akibat pemalangan oleh keluarga pemilik lahan.
“Secara simbolis Bupati berada di atas alat, kemudian mendorong sebagai tanda pembukaan. Setelah itu baru dibongkar secara resmi timbunan yang selama ini dilakukan oleh pihak keluarga pemilik lahan,” jelasnya.
Menurutnya, setelah palang dibuka, Dinas PUPR akan melanjutkan pekerjaan, namun tahap awal difokuskan pada pembersihan dan pemeliharaan area yang sudah ditumbuhi semak-semak karena lama tidak dikerjakan.
“Kita akan melanjutkan pekerjaan, tapi mungkin dengan pemeliharaan dulu. Luka jalan ini sudah semak-semak, sudah tumbuh. Kita bersihkan dulu, baru nanti kita lanjutkan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara perencanaan proyek tersebut sudah siap dan anggaran juga tersedia, sehingga tinggal dilanjutkan pelaksanaannya setelah tahapan administrasi dan teknis diselesaikan.
Terkait jumlah pemilik lahan di sepanjang ruas jalan tersebut, Yoga mengaku tidak mengetahui secara pasti.
Namun ia menyebut, sebagian besar pemilik lahan sebenarnya sudah menerima ganti rugi dari pemerintah, dan hanya satu keluarga yang belum sepakat sehingga melakukan pemalangan.
“Sebenarnya yang lain sudah terima, ini cuma keluarga yang belum saja yang belum menerima ganti rugi yang pemerintah berikan, sehingga proses pemalangan dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan negosiasi dan koordinasi antara pemilik lahan dengan kepala daerah, disepakati untuk mendahulukan kegiatan adat berupa bakar batu dan ibadah sebelum jalan dibuka kembali.
“Setelah itu, keluarga menyerahkan semua kepada pemerintah terkait mekanisme perhitungan ganti rugi lahan yang mereka ajukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihak keluarga meminta agar dilakukan perhitungan ulang nilai ganti rugi karena tidak menerima hasil appraisal sebelumnya. Pemerintah pun akan menindaklanjuti dengan melibatkan tim teknis dan appraisal independen.
“Mereka minta dihitung ulang karena tidak terima perhitungan appraisal dulu. Nanti dari tim terkait bersama appraisal akan menghitung kembali sesuai ketentuan pemerintah,” tegasnya.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, PUPR berharap pembangunan jalan di Bundaran Petrosea dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
