Timika, Torangbisa.com – Ketua Cabang PMII Mimika, Abdulah Bugis, menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Mimika yang dinilai masih jauh dari kata adil.
Ia menjelaskan, PMII akan menggelar diskusi publik lanjutan untuk membahas hak-hak buruh, transparansi perusahaan, hingga regulasi tenaga kerja yang belum berjalan optimal.
Ketua Cabang PMII Mimika, Abdulah Bugis, menyampaikan keterangan kepada awak media usai kegiatan diskusi terkait problem sosial, keamanan, dan ekonomi yang berlangsung di Cafe Ceko, samping Eme Neme Yauware, Sabtu (02/05/2026).
Dalam keterangannya, Abdulah mengungkapkan bahwa PMII tengah menyiapkan diskusi lanjutan yang secara khusus akan mengangkat isu ketenagakerjaan, bertepatan dengan momentum Hari Buruh yang baru saja diperingati.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil riset dan kajian internal PMII, terdapat berbagai ketimpangan dalam penerapan regulasi ketenagakerjaan di Mimika, khususnya terkait pemenuhan hak-hak buruh oleh perusahaan.
“Persoalan buruh tidak hanya soal upah lembur atau hal teknis lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana hak-hak dasar buruh dipenuhi sesuai regulasi,” ujarnya.
Abdulah mencontohkan masih adanya perusahaan yang diduga tidak menjalankan standar upah minimum regional (UMR) sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, ia juga menyoroti perlakuan terhadap pekerja yang dinilai tidak adil, termasuk dalam hal tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja.
“Ada kasus di mana karyawan menggunakan kendaraan perusahaan, namun ketika terjadi kecelakaan, justru karyawan yang menanggung sendiri. Ini jelas merugikan buruh,” tegasnya.
Ia juga mengkritik peran instansi terkait yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan.
Menurutnya, lemahnya pengawasan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara menyeluruh.
“Ini menjadi catatan bagi dinas tenaga kerja. Kami menilai masih ada kegagalan dalam mengawal dan melindungi tenaga kerja di Mimika,” katanya.
Selain itu, Abdulah turut menyoroti minimnya transparansi dalam proses rekrutmen di sejumlah perusahaan. Ia menyebut adanya dugaan praktik yang tidak terbuka dalam penerimaan tenaga kerja, sehingga menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, PMII berencana mempublikasikan hasil riset dan kajian mereka kepada publik, termasuk kepada media, guna mendorong perbaikan sistem ketenagakerjaan di daerah.
Tak hanya itu, PMII juga telah menyampaikan rekomendasi kajian kepada Komisi II DPR RI terkait sejumlah isu, termasuk yang berkaitan dengan regulasi dan dinamika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Ke depan, hasil riset kami akan dibuka ke publik. Teman-teman media juga bisa mengakses dan mempublikasikannya agar menjadi bahan bersama dalam mendorong perubahan,” pungkasnya.
