Timika, (torangbisa.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu hotel di Timika, Rabu, 30/9/2024.
Rapat ini dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika, serta perwakilan KPK, di antaranya Nurul Ichsan Alhuda, Kasatgas V.2 Dit V. KPK; Handayani, Korsup KPK Wilayah Papua Tengah dan Papua Barat; serta Siswanto, PIC Korsup KPK Wilayah Papua Pegunungan dan Bali.
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, saat membuka rapat, menekankan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai langkah pencegahan korupsi di daerah.
Menurut Valentinus, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu didukung oleh langkah-langkah preventif, seperti perbaikan sistem, pembangunan integritas, budaya anti-korupsi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Valentinus menjelaskan bahwa seluruh elemen harus terlibat dalam pencegahan korupsi, sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.
“Salah satu cara mencegah korupsi adalah melalui kegiatan MCP yang digagas oleh KPK,” ungkapnya.
Program MCP diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mentransformasikan nilai dan praktik menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, program ini juga memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam upaya pencegahan korupsi.
Ia juga menyampaikan bahwa MCP Kabupaten Mimika adalah yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah tetapi perlu ada peningkatan lagi.
“Mimika itu di Provinsi Papua Tengah ada di urutan pertama, dalam kondisi baik, tetapi kami belum puas dengan hasil ini, karena jika disatukan dengan skala nasional maka posisi Mimika masih ada di bawah,” ujarnya.
Melalui MCP ini kita dapat ditingkatkan keseluruhan yang menjadi konsern terkait pengadaan, aset, manajemen Kepegawaian, hal-hal ini yang perlu dikuatkan.
Dengan MCP, korupsi dapat dicegah dengan memetakan titik-titik rawan di tiap daerah, serta meningkatkan pengawasan di area tersebut agar korupsi tidak terjadi.
Valentinus menyebutkan bahwa hasil MCP tahun 2023 menunjukkan nilai rata-rata 75, turun 1 poin dari skor 76 pada tahun 2022. Penurunan ini mengisyaratkan bahwa masih ada area intervensi yang perlu diperbaiki untuk mengurangi kerentanan terhadap korupsi.
Pada MCP 2024, delapan area intervensi dengan 26 indikator dan 62 sub-indikator telah dirancang, yang mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta pengelolaan dana desa dan kelurahan.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Mimika untuk memperkuat pencegahan korupsi dan memastikan program-program yang dilaksanakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
