Timika, Torangbisa.com – Aksi demo damai oleh massa yang tergabung dalam Apelcami terkait keberpihakan terhadap pencaker OAP dan Labeti, Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang menjadi rencana kiranya bisa membuka peluang pekerjaan bagi pencaker di Mimika.
Menurut Herman, kehadiran DOB nantinya dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan peluang kerja bagi putra-putri daerah.
Lanjutnya, kesempatan kerja harus menjadi salah satu prioritas utama yang diperjuangkan melalui pemekaran wilayah.
Artinya dengan terbukanya ruang pembangunan dan investasi yang lebih luas, masyarakat lokal diharapkan memperoleh akses yang lebih besar terhadap lapangan pekerjaan.
“Harapan kita dengan DOB, kesempatan tenaga kerja benar-benar dimaksimalkan dengan baik, sehingga saudara-saudara kita yang saat ini menyuarakan aspirasinya di kantor DPRK Mimika bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Namun untuk sampai ke tahap tersebut, DPRK Mimika akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Komisi I dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) untuk melihat sejauh mana kesiapan dan dukungan terhadap pembentukan DOB di wilayah Mimika.
“Jadi nanti kita duduk bicara dengan Komisi I dan Tapem. Karena itu masih dalam masa kajian, walaupun kajiannya sudah ada, tetapi ini merupakan sebuah perjuangan politik,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, pembentukan DOB tidak hanya menjadi agenda pemerintah semata, tetapi harus menjadi ruang diskusi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Komitmen dari pimpinan daerah dan masyarakat dinilai sangat penting untuk mendorong terwujudnya pemekaran wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, biarkan ranah ini menjadi ranah diskusi sejauh mana elemen masyarakat Mimika dan khususnya pimpinan daerah berkomitmen bagaimana terbentuknya DOB,” katanya.
Herman menilai, salah satu tujuan utama pemekaran adalah mempercepat pemerataan pembangunan yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.
Dengan adanya DOB, rentang kendali pemerintahan akan lebih pendek sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal.
“Dengan adanya pemekaran DOB, kita berharap mata rantai kesenjangan ini terputus sehingga dari wilayah pesisir dan pegunungan bisa bergerak bersama dalam pembangunan,” ungkapnya.
