Papua Tengah Evaluasi Perubahan Anggaran Otsus dan DTI 2026, Daerah Diminta Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat

Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Anggaran Perubahan (RAP) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Tengah, Viktor Pan, yang mewakili Gubernur Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Viktor menegaskan bahwa dana Otsus dan DTI merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Pelaksanaan evaluasi RAP perubahan dan pemanfaatan SiLPA Otsus serta DTI ini sangat penting untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten agar penyusunan perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Viktor, terdapat sejumlah sektor prioritas yang harus menjadi fokus penggunaan dana Otsus dan DTI, yakni pendidikan yang berkualitas dan merata, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Selain itu, dana tersebut juga diharapkan mampu mendukung pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), kelompok rentan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemerintah kabupaten perlu memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta visi pembangunan Papua Tengah,” katanya.

Viktor juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia berharap evaluasi yang dilaksanakan menjadi momentum untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan harmonisasi program sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Kami berharap proses pembahasan dilakukan secara objektif, profesional, dan konstruktif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

FGD tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten se-Papua Tengah guna membahas perubahan anggaran serta optimalisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otsus dan DTI sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah.