Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Distrik Mimika Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai tahapan untuk mengusulkan program prioritas yang berlangsung di lantai 2 Kantor Distrik Mimika Timur, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame, Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, Kapolsek KP3 Laut, Iptu Ongky Nanlohi, Perwakilan Koramil Mapurujaya, Kepala Kelurahan dan Kampung serta tamu undangan.
Mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika.”
Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang merupakan wadah penting bagi seluruh pihak untuk menyampaikan usulan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini kami berharap semua pihak dapat menyampaikan usulan program yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di kampung maupun kelurahan,” ujarnya.
Bakri mengungkapkan, ada beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah distrik. Diantaranya pelebaran jalan poros Timika–Mapurujaya, pengadaan lahan pemakaman, program padat karya, dan rumah layak huni yang sering menjadi kendala yaitu lahan.
Bakri menjelaskan, saat ini volume kendaraan yang melintas di jalur tersebut sangat tinggi, termasuk kendaraan besar dengan muatan berat.
“Kondisi ini sering memicu kecelakaan karena jalan sudah rusak dan tidak lagi memadai dengan jumlah kendaraan yang melintas,” katanya.
Selain itu, persoalan ketersediaan lahan pemakaman juga menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan bahwa lahan pemakaman yang ada saat ini sudah penuh, bahkan dalam beberapa kasus penguburan sudah menggunakan lahan milik warga.
“Karena itu kami berencana mengusulkan pengadaan lahan baru untuk pemakaman,” jelasnya.
Pemerintah distrik juga mendorong pembangunan Kantor Kelurahan Wania serta pelaksanaan program padat karya yang dinilai cukup besar pada tahun ini.
Ia juga meminta para kepala kampung menyiapkan rencana badan jalan agar ke depan dapat dibangun jalan tailing guna menunjang akses transportasi masyarakat.
Di sisi lain, Bakri mengungkapkan bahwa terdapat 255 rumah tidak layak huni yang tersebar di lima kampung di wilayah Mimika Timur. Namun pembangunan rumah layak huni masih terkendala masalah pelepasan lahan.
“Karena belum ada pelepasan tanah untuk halaman rumah, kami berinisiatif memindahkan lokasi pembangunan ke bagian belakang agar masyar
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan bahwa pihaknya mempunyai tugas mengawal berbagai usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Mimika Timur.
Ia menjelaskan bahwa DPRK Mimika memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sebagai pimpinan DPRK, dirinya berkewajiban menjalankan tugas tersebut demi memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan.
“Jadi tugas fungsi DPRK Mimika itu ada tiga. Saya duduk di sini untuk melaksanakan tugas saya, dan saya berharap didukung oleh masyarakat Mimika Timur,” ujarnya.
Menurut Asri, dalam setiap Musrenbang biasanya banyak usulan yang disampaikan masyarakat. Namun tidak semuanya dapat diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga peran DPRK sangat penting untuk melakukan pengawasan agar program prioritas tetap diperjuangkan.
“Dalam Musrenbang ini pasti banyak usulan, tetapi tidak semuanya bisa diakomodir oleh Bappeda. Karena itu tugas saya adalah mengawasi agar program yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dikawal,” katanya.
Ia juga menyoroti beberapa program dari Distrik Mimika Timur yang membutuhkan anggaran cukup besar. Untuk itu, DPRK akan berupaya mengawal agar program tersebut bisa masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Selain mengawal program pembangunan, Asri juga menyampaikan komitmennya secara pribadi untuk menghadirkan fasilitas olahraga bagi masyarakat di wilayah Mimika Timur.
“Saya berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya akan membangun lapangan bola atau fasilitas olahraga untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun berharap dukungan masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki lahan di lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat pembangunan fasilitas olahraga.
“Saya minta kepada warga yang punya lahan agar jangan menghalangi ketika pembangunan dilakukan, supaya kita bisa menghadirkan fasilitas olahraga bagi masyarakat Distrik Mimika Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Mewakili Bupati Mimika,Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame, saat membuka kegiatan Musrenbang Distrik Mimika Timur.
Ia mengatakan bahwa Musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga distrik, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hery menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya mendukung pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Distrik Mimika Timur yang dinilai memiliki potensi besar baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, melalui Musrenbang RKPD 2026 ini ia mengajak seluruh peserta untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, potensi lokal juga perlu dioptimalkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka akses antarwilayah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
