Timika, Torangbisa.com – Menyikapi permasalahan batas antar kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten tetangga perlu dibicarakan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mencari solusinya.
Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Primus Natikapereyau, mengatakan pembahasan batas wilayah tengah berlangsung, lebih difokuskan pada wilayah perbatasan antara Distrik Mimika Barat Tengah dan Kabupaten yang berbatasan langsung dengannya.
“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wilayah yang sedang dibicarakan adalah yang berbatasan langsung dengan Distrik Mimika Barat Tengah,” tegas Primus, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, pembahasan ini akan melibatkan Gubernur Papua Tengah, sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan administratif, serta para tokoh masyarakat dari Mimikan dan kabupaten tetangga.
“Ini harus kita duduk bersama dengan Bapak Gubernur, agar ada kejelasan dan tidak menimbulkan konflik antarwarga,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, mengatakan, persoalan batas wilayah antara kabupaten ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Mimika dan DPRK.
Menurutnya, ia merasa prihatin jika persoalan batas wilayah yang tidak kunjung bisa diselesaikan.
Marianus menjelaskan kondisi di Kapiraya, yang menurutnya kini mulai memunculkan ketegangan akibat kehadiran orang-orang dari wilayah lain tanpa kejelasan status administratif.
“Kami di Lemasko merasa terganggu. Apalagi di Kapiraya itu, orang mereka siapa saja sudah masuk ke wilayah kami. Ini harus diselesaikan,” jelas Marianus.
Ia mengapresiasi langkah DPRK Mimika yang tengah merespon terkait batas wilayah antar kabupaten, namun ia juga mendorong agar penyelesaian tersebut benar-benar bisa dilakukan.
“Saya terharu kalau DPRK benar-benar sedang mempersiapkan penyelesaian batas wilayah. Apalagi Bupati orang Kamoro, Ketua DPRK orang Kamoro, dan PJ Sekda juga orang Kamoro. Kalau mereka tidak bisa selesaikan, berarti percuma,” tegas Marianus.
